Kebijakan Pemerintah Butuh Sentuhan Sains

JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengingatkan, integrasi sains perlu menjadi dasar pembuatan kebijakan lingkungan hidup. Dia juga menyoroti perlunya masukan dari akademisi menghadapi sejumlah isu yang terjadi saat ini termasuk sampah dan pencemaran.

"Kami perlu masukan dari institusi akademis agar kebijakan bisa evidence based dan scientific-based, sehingga dapat menjadi dasar dan menyeimbangkan dorongan-dorongan politis dalam pengambilan kebijakan," ungkap Wamen LH/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (1/8).

Hal itu disampaikannya ketika menghadiri acara "Exhibition and Tribute to Prof. Emil Salim" yang digelar Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL UI) di Jakarta, Rabu (29/7).

Dalam kesempatan itu, Wamen Diaz juga memberikan contoh bagaimana Prof. Emil Salim, yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pertama Indonesia, menerapkan integrasi sains dalam kebijakan lingkungan.

Baca juga: Menjaga Alam Berbekal Pengetahuan Lokal    

Semangat pembangunan berkelanjutan yang diperjuangkan Prof. Emil itu, jelasnya, kini menjadi landasan utama dalam kerja KLH/BPLH.

"Menurut saya Prof. Emil Salim banyak kontribusinya, mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 1982, pelopor Amdal, melahirkan program PROKASIH dengan Pemda agar sungai bersih, program PROPER untuk pengawasan perusahaan, membangun pusat studi lingkungan di berbagai kampus termasuk UI dan mendorong Presiden Soeharto untuk membentuk Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 1978," jelas dia.

Kebijakan berbasis sains itu diperlukan ketika Indonesia saat ini menghadapi sejumlah isu terkait lingkungan hidup, mulai dari sampah sampai dengan pencemaran laut dan sungai.

Untuk menghadapi beragam itu tersebut, dia meminta dukungan ilmiah dalam menyusun kebijakan publik, khususnya dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.