DPR Nilai Menu MBG Tak Sesuai Rencana

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, menemukan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan berbeda signifikan dengan perencanaan, terutama dengan laporan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat di Parlemen.

Menurut Ninik, dalam rapat kerja, BGN merencanakan menu untuk anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan ibu hamil dirancang berbeda. Meliputi jenis lauk, kandungan gizi, serta komposisi menu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.

"Namun yang kami lihat di lapangan justru instruksinya sama (seperti menu lain), hanya porsi dan teksturnya saja yang berbeda (untuk anak SD, SMP dan ibu hamil)," kata legislator yang akrab disapa Ninik itu, Rabu (13/8) di Jakarta.

Ia menemukan perbedaan ini saat melakukan kunjungan kerja ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Minta Menu MBG Dievaluasi   

Padahal, sajian menu MBG seharusnya menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan gizi. Anak-anak sekolah dasar, misalnya, membutuhkan porsi dan jenis makanan yang berbeda dengan remaja SMA atau ibu hamil. 

Jika perbedaan itu tidak diterapkan, kata Ninik, maka tujuan gizi yang tepat sasaran bisa meleset. Salah satu contoh yang ditemukan adalah menu telur balado. 

"Kalau menu untuk anak-anak ada unsur pedasnya, apakah ini sudah tepat? Kita harus evaluasi lagi. Karena cita rasa pedas bisa mempengaruhi nafsu makan anak-anak, bahkan berisiko mengganggu pencernaan," cetus Ninik

Temuan ini membuat Ninik khawatir akan ada celah koordinasi antara perencanaan pusat dan pelaksanaan daerah. Ia menilai, diperlukan kepastian bahwa instruksi teknis benar-benar diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh pengelola dapur di setiap daerah.

Politikus PKB ini menegaskan bahwa DPR memiliki peran untuk memastikan anggaran yang digelontorkan negara digunakan secara efektif. Menurut dia, jika yang tertulis di laporan berbeda dengan yang terjadi di lapangan, ini bukan sekadar masalah teknis, namun menyangkut akuntabilitas.

Maka dari itu, Ninik berharap BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperbaiki alur koordinasi, agar perencanaan gizi nasional tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik di lapangan.

"Gizi yang tepat sasaran adalah kunci untuk membangun generasi emas Indonesia. Kalau salah sasaran, dampaknya akan panjang," tutur dia.