Koalisi Masyarakat Sipil Minta Menu MBG Dievaluasi

JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil dan akademisi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, menu MBG selama bulan Ramadan mengandung produk pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Contohnya, sereal instan, biskuit kering, dan susu kemasan berperisa.

"Masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak-remaja,” kata perwakilan koalisi sekaligus Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, melalui keterangan tertulis, Selasa (18/3).

Dia menganalisis, kombinasi dua menu kemasan MBG saja, yaitu biskuit kering dan sereal instan, bisa menyumbang hingga 18 gram gula. Angka ini mencapai 72% kebutuhan konsumsi gula harian anak usia 2-18 tahun menurut standar World Health Organization (WHO), yaitu 25 gram.

Tak hanya itu, studi menunjukkan paparan dini terhadap pangan ultra-proses berhubungan erat dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko tinggi terhadap penyakit katastropik seperti penyakit jantung. Hal ini kontraproduktif dengan beberapa program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

Sementara itu, dokter dan ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen menambahkan, masuknya produk ultra-proses dalam MBG kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi dalam satu dekade terakhir. Salah satunya, melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dan Pedoman Gizi Seimbang yang dilakukan hingga ke tingkat daerah.

Dia mencontohkan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, memiliki Peraturan Bupati tentang PMT Lokal berbasis ikan segar yang diimplementasikan langsung di posyandu. Dengan masuknya pangan ultra-proses dalam menu MBG, komitmen pemerintah daerah dalam melakukan intervensi gizi berbasis pangan lokal bisa merosot.

"Masuknya pangan ultra-proses juga berisiko mendisrupsi pemahaman institusi yang sudah terbangun terkait intervensi gizi," tambah Tan.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil dan akademisi mendesak BGN untuk segera memperbaiki standar menu MBG dengan memprioritaskan pangan segar lokal. Selain itu, BGN dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur pembatasan produk ultra-proses dan tinggi GGL dalam program MBG.

Adapun pihak-pihak yang tergabung dalam koalisi ini adalah CISDI, Tan Shot Yen, CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Rizki Sulaiman, Founder Nusantara Food Biodiversity Ahmad Arif, Praktisi Kesehatan dan Gizi Masyarakat Akim Dharmawan, dan Profesor Madya Kesehatan Masyarakat, Grace Wangge.