DPR Minta BGN Tindak SPPG Tak Memenuhi Standar

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjatuhkan sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar, baik standar menu, wadah makanan, ataupun lainnya. Dia mengatakan masih ada sejumlah SPPG yang beroperasi tidak sesuai dengan standar BGN.

"Kalau sampai dua-tiga kali tidak disiplin dengan menu ataupun standar yang sudah disampaikan oleh BGN, saya kira harus diberikan sanksi. Enggak boleh juga didiamkan karena ini merusak nama BGN, merusak nama pemerintah," ujar Irma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/9).

Dia melanjutkan, salah satu contoh pemberian menu MBG yang tidak sesuai standar adalah menu yang basi. Untuk kasus seperti ini, dia meminta SPPG terkait untuk menarik makanan yang basi dan menggantinya dengan yang layak dikonsumsi.

Irma juga meminta SPPG untuk memberikan santunan kepada anak-anak yang mengalami keracunan seusai menyantap MBG. Hal ini diperlukan agar SPPG dan BGN tertib administrasi serta sanksi, sehingga kualitas program MBG semakin membaik.

Baca juga: SPPG Berdampak Pada Ekonomi Daerah 

Selain itu, dia berkata kadang pelaksanaan MBG diwarnai persaingan bisnis. Hal ini memunculkan berbagai masalah yang juga harus menjadi perhatian BGN. Misalnya, munculnya SPPG bodong atau adanya belatung di menu MBG yang tidak diketahui asalnya.

"Contoh yang saya lihat kemarin di Empat Lawang itu, kan enggak mungkin yang namanya ayam gulai itu ada belatung, karena ternyata belatungnya itu kan di luar kotak. Nah, yang begini juga harus menjadi perhatian," tambah Irma.

Dia pun meminta BGN untuk fokus membenahi masalah-masalah inti MBG. Dia berharap masalah siswa keracunan MBG, makanan MBG basi, dan semacamnya tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) mengatakan prosedur operasi standar penyajian MBG di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditingkatkan. Hal ini menyusul adanya kasus keracunan akibat penurunan kualitas menu MBG di wilayah tersebut.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno menjelaskan, penurunan kualitas terjadi karena tim SPPG yang kelelahan akibat membuat tiga ribu porsi MBG setiap hari selama enam bulan. Meski begitu, mulai awal Agustus menu MBG di NTT sudah kembali sesuai standar.

"Makanannya sudah kami cek bahwa menunya sudah benar-benar kembali sesuai standar," ujar Noudhy seperti diberitakan Antara, awal Agustus lalu.