DPR Matangkan RUU Boikot Produk Israel

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan, pihaknya tengah mematangkan Rancangan Undang-Undang Boycott, Divestment, and Sanctions (RUU BDS).

Menurutnya, RUU ini akan mengatur terkait pemboikotan produk Israel yang ada di Tanah Air. Hal ini, kata Mardani, sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.

"Agar menjadi kekuatan hukum yang mengikat. Tujuannya adalah agar di mana pun terjadi kejahatan kemanusiaan, kita bisa membantu, minimal dengan tidak membeli produk dari negara pelaku," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Senin (14/7) di Jakarta.

Ia menjelaskan, RUU ini akan menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam mempertegas posisi politik luar negerinya yang bebas-aktif, sekaligus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Baca juga: PKS Usulkan UU Boikot Produk Israel

Selain membentuk RUU BDS, Mardani menyebut, DPR juga akan hadir lebih aktif di forum-forum internasional, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Selain aspek legislasi, DPR RI juga terus aktif di ranah diplomasi internasional. Mardani menyampaikan bahwa kehadiran Indonesia di berbagai forum global terus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas bagi Palestina," papar dia.

BKSAP DPR RI juga, lanjut Mardani, akan menekankan pentingnya gerakan bersama lintas sektor. Lantaran kolaborasi dinilai menjadi kunci agar dukungan terhadap Palestina tak hanya menjadi isu politik, tapi juga gerakan kolektif nasional.

Langkah DPR RI melalui BKSAP ini, dikatakan Mardani demi menunjukkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina tidak berhenti di tataran wacana moral, tetapi diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan konkret dan langkah diplomatik yang terukur. 

"Kami juga akan menjalin kerja sama dan sinergi dengan anak muda, dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, serta akademisi. Urusan kemerdekaan Palestina tidak bisa hanya dipikul oleh DPR atau pemerintah saja. Seluruh elemen bangsa harus terlibat," tutur Politikus PKS ini.