DPR: DTSEN Kunci Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq yakin, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kunci memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos) sehingga benar-benar tepat sasaran menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap tidak ada lagi bansos salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi penyaluran bansos. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima," urai Maman, dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (11/8).

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.

“Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak. Maka jika mereka menerima bansos, perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang,” lanjut Maman.

Baca juga: Mensos Jelaskan Alasan DTSEN Kerap Berubah  

Sebagai informasi, temuan tersebut diperoleh PPATK usai mereka melakukan analisis selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos. Hasilnya, selain 28 ribu pegawai BUMN, terdapat pula sekitar 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut.

Menurut Maman, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu.

"Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan siap menelusuri temuan ribuan rekening penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi tidak wajar karena terdata sebagai pegawai BUMN, dokter dan manajer perusahaan.

"Itu informasi awal yang diterima PPATK dari bank ketika yang bersangkutan membuka rekening, mereka mengaku sebagai pegawai BUMN atau profesi lain,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Menurut Saifullah, temuan tersebut sedang dalam proses pendalaman oleh Kementerian Sosial bersama PPATK dan otoritas terkait lainnya tingkat pusat maupun daerah.

Verifikasi tersebut akan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada bantuan dari Kementerian Sosial yang salah sasaran dan jika terbukti bahwa penerima tersebut tidak layak maka menurut dia, rekening akan diblokir dan bantuannya akan dialihkan kepada yang lebih berhak.