Bondowoso Siapkan 9.500 Hektare Wilayah Perhutanan Sosial

BONDOWOSO - Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid menyebutkan program Perhutanan Sosial Kementerian Perhutanan penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.  

Karenanya, kabupaten ini menyiapkan luas perhutanan sosial seluas sekitar 9.500 hektare. Petani diharap bisa mengelola perhutan sosial ini dalam jangka waktu 35 tahun. Izinnya, bisa diperpanjang kembali. 

"Ini sebagai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi hutan itu sendiri," ujar Gus Hamid, sapaan akrab Abdul Hamid, di Bondowoso, Jawa Timur, Jumat (20/6).

Dia berharap, melalui Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama, para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan di Bondowoso diharapkan mampu berkolaborasi dan memanfaatkan peluang pengelolaan hutan.

Untuk keperluan ini, sosialisasi sudah dilakukan dalam agenda Sosialisasi Tata Kelola Perhutanan Sosial bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Pokja Perhutanan Sosial PWNU Jawa Timur. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

"Dengan pemahaman dan sinergi yang baik, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kami bisa mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari," kata Gus Hamid.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi menjelaskan detail teknis program serta dukungan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam implementasinya. Jumadi ingin, kepala desa menjadi ujung tombak dalam menyampaikan informasi dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program perhutanan sosial di wilayah masing-masing.

"Kepemimpinan kepala desa dan kerja keras para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan menjadi kunci sukses program Perhutanan Sosial," tuturnya.

Baca juga: Kemenhut Data Luas Hutan 2024 Capai 95,5 juta Hektare

Jumadi memproyeksikan, dari program Perhutanan Sosial itu, masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan seperti pengembangan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, atau budi daya tanaman kehutanan, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ekowisata
Sementara pada kesempatan terposah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengembangkan kawasan Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar sebagai ekowisata berbasis lingkungan dan konservasi alam.

“Kami telah mengekspose antara desain perencanaan master plan dan detail engineering design (DED) Site kawasan Gunung Pamaton,” kata Sekretaris Dishut Kalsel Kinta Ambarasti di Banjarbaru, Kamis.

Dikutip dari Antara, kawasan Gunung Pamaton memiliki potensi luar biasa dari sisi keanekaragaman hayati, keindahan alam, hingga nilai-nilai budaya lokal masyarakat sekitar suku Banjar yang melekat.

Baca juga: Menhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Segera Diresmikan

Kinta menuturkan ekspose ini menjadi forum penting untuk menyampaikan capaian sementara perencanaan desain kawasan sekaligus sebagai ajang diskusi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk penyempurnaan dokumen master plan dan DED Site Gunung Pamaton. Ekspose juga sekaligus menjadi komitmen dan keseriusan Dishut Kalsel dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan Gunung Pamaton sebagai kawasan konservasi.

Ekspose ini juga diikuti perwakilan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, Dinas Pariwisata Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalsel, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Kepala Desa Kiram, dan Direktur PT Kinarya Alam Raya selaku konsultan perencana.