BMKG: Backlog Anggaran 2026 Ganggu Pelayanan 24 Jam

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menilai, backlog anggaran Rp1,661 triliun pada pagu indikatif 2026, berpotensi memengaruhi kualitas layanan 24 jam di seluruh unit pelaksana teknis lembaga.

“Kebutuhan kami sebesar Rp3,556 triliun, tetapi pagu indikatif hanya Rp1,894 triliun. Ini berpotensi menghambat pemeliharaan alat operasional utama dan jaringan komunikasi,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (7/7).

Menurut dia, layanan 24 jam tujuh hari menjadi tulang punggung sistem peringatan dini cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Gangguan layanan berpotensi meningkatkan risiko bencana. Gangguan layanan berpotensi meningkatkan risiko bencana.

Baca juga: BMKG Minta Presiden Tak Pangkas Anggaran 2025   

Dwikorita menjelaskan, alokasi pemeliharaan alat operasional sejak 2023 terus menurun signifikan. Dari Rp700 miliar di 2023, menjadi Rp210,7 miliar pada 2026, atau hanya 30% dari kebutuhan.

Sementara alat-alat pendeteksi dan pemantau yang dikelola BMKG, jumlahnya terus bertambah di antaranya datang dari dukungan pendanaan global. Oleh karena itu, semuanya butuh pemeliharaan intensif untuk menjaga akurasi dan kecepatan informasi.

Pada kesempatan itu, dia juga menyebutkan bahwa penurunan anggaran ini juga dapat memengaruhi belanja operasional barang dan belanja modal yang sangat penting untuk mendukung layanan publik.

BMKG sudah menyampaikan permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas agar backlog tersebut dapat dikurangi.

“Dengan tambahan anggaran, kami yakin dapat menjaga operasional dan target pembangunan 2026,” ujar Dwikorita, seraya berharap dukungan penuh dari Komisi V DPR untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang sangat bergantung pada informasi BMKG.