Khawatir Pariwisata Nasional Tertekan Akibat Kasus Rinjani

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak kasus kematian pendaki Gunung Rinjani bagi pariwisata nasional. Dia menyoroti langkah pihak keluarga Juliana Marins, turis Brasil yang terjatuh dan meninggal di Rinjani yang kini dikabarkan membawa kasus tersebut ke sidang hukum internasional.

Sara pun meminta kejelasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata (Kemenpar) karena isu tersebut dapat menodai citra destinasi pariwisata Indonesia di mata global. Kejelasan itu juga dinilai dapat meluruskan kabar simpang siur dalam masyarakat seperti gugatan akan dilakukan setelah hasil autopsi ulang dari Brazil keluar.

"Yang saya rasa dikhawatirkan kejadian seperti itu akan memengaruhi reputasi Indonesia di kancah internasional dan itu kaitannya dengan pelatihan," ungkap Sara dalam sesi Rapat Kerja Bersama Menteri Pariwisata, Rabu (9/7).

Selain destinasi, lanjut Sara, kejadian itu juga akan membuat wisatawan mempertanyakan standar keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata. Maka itu, Sara meminta Kemenpar mulai menetapkan standar keamanan di destinasi wisata yang jelas. Hal itu termasuk sertifikasi atau pelatihan yang perlu diikuti oleh pemandu, pelatih dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata.

Jika diperlukan, katanya, Kemenpar bisa meminta rekomendasi atau bekerja sama dengan perkumpulan atau asosiasi ahli yang membidangi kegiatan tersebut untuk memberikan pelatihan ataupun penyusunan kurikulum dan modul pariwisata.

"Misalnya master diver itu dengan sertifikat seperti apa dan berapa, itu akan bekerja sama dengan Perkumpulan atlet selam Indonesia (POSSI)," ujar Sara, dilansir dari Antara.

Sara juga menekankan bahwa peristiwa ini harus dimasukkan dalam pertimbangan dari penambahan anggaran kementerian di tahun depan karena berkaitan erat dengan reputasi Indonesia.

Merespon itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pihaknya saat ini memang sedang mengevaluasi seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui sejumlah rapat yang digelar bersama kementerian/lembaga terkait. Keselamatan dan keamanan wisatawan ditekankannya menjadi prioritas pemerintah.

Baca juga: Pendaki Semeru Kini Wajib Gunakan Gelang Pelacak RFID

Ia menyampaikan Kementerian Pariwisata pada Senin (7/7) telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sampai Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk meninjau kembali SOP yang ada di destinasi wisata, terutama wisata berisiko tinggi. Menurutnya, koordinasi menjadi hal penting untuk dilakukan karena tiap kementerian memiliki ranahnya masing-masing untuk mengeluarkan aturan yang akan diterapkan.

"Misal Kementerian Kelautan dan Perhubungan itu soal mengeluarkan izin berlayar, Kementerian Kehutanan seperti (izin untuk) destinasi konservasi ekstrem dan minat khusus ekstrem dari mereka," kata Widiyanti.

"Makanya, kami koordinasi terus menerus, SOP, apakah ada posko yang harus ditingkatkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan itu jadi prioritas kami," tambahnya.