EKONOMI

03 Desember 2024

16:55 WIB

Zulhas: Bantuan Pangan Dan BLT Bikin Masyarakat Tak Produktif Dan Terjerat Judol

Bantuan pangan dan BLT disebut cenderung membuat masyarakat tidak produktif. Ketimbang itu, Menko Pangan lebih memilih agar pemerintah memberikan bantuan bagi petani agar tercapai swasembada pangan.

Penulis: Erlinda Puspita

Editor: Khairul Kahfi

<p>Zulhas: Bantuan Pangan Dan BLT Bikin Masyarakat Tak Produktif Dan Terjerat Judol</p>

Warga memperlihatkan nomor antrean saat mengambil bantuan sembako dari Presiden Joko Widodo ketika berkunjung di GOR Toware, Distrik Waibu, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Antara Foto/Sakti Karuru

JAKARTA - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, adanya bantuan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) cenderung merusak produktivitas masyarakat Indonesia. Bahkan, ia menilai, kebijakan tersebut malah membuat masyarakat jadi terlibat judi online (judol).

Zulhas menuturkan, masyarakat Indonesia banyak yang berprofesi sebagai petani atau bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah untuk memaksimalkan dan meningkatkan produktivitas pertanian melalui kebijakan yang berpihak pada petani, salah satunya dengan menyerap hasil produksi pertanian dengan harga layak.

"Yang paling penting buat saya, Pak Prabowo, kita ingin agar rakyat kita latih produktif. Kita harus berusaha, sebagian besar petani kita itu produktif, mau bekerja. Petani-petani kita yang rajin hanya minta, (hasil) produksinya dibeli (layak)," ucapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

PPATK mencatat, perputaran uang dan dana judol sepanjang 2023 mencapai Rp327 triliun. Adapun sumber deposit dana untuk kegiatan haram ini utamanya dilakukan melalui bank sebesar Rp33,09 triliun dan e-wallet Rp8,37 triliun. Ironisnya, deposit judol dari bank sekitar Rp1,2 triliunnya ini diperoleh dari program bantuan sosial (bansos).

Baca Juga: Menteri UMKM: Judi Online Penyebab Daya Beli Masyarakat Menurun

Menurutnya, kebijakan pembelian hasil produksi pertanian dengan harga layak lebih baik dibandingkan kebijakan pemberian bantuan pangan atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Alasannya, kebijakan bantuan pangan dan BLT justru cenderung membuat masyarakat bergantung terhadap bantuan pemerintah.

"Daripada kita terus seperti sekarang, miskin kita kasih 10 kg beras, miskin dikasih Rp600 ribu. Abis itu dia mengkhayal jadi orang kaya, Rp600 ribu dipakai judi online (judol). Betul ini, kenyataan yang sekarang. Jadi itu sangat tidak produktif dan saya kira merusak masyarakat. Kita tidak akan menjadi bangsa yang maju," imbuhnya.

Adapun upaya percepatan pencapaian swasembada pangan menurut Zulhas dapat dikejar melalui penyerapan hasil produksi pertanian dengan harga layak melalui transformasi kelembagaan Bulog yang berfokus pada penyerapan, bukan lagi keuntungan.

Berkaitan hal tersebut, dirinya pun meminta restu legislator agar menaikkan pagu anggaran Kemenko Pangan di tahun depan menjadi Rp550 miliar. Hal ini ia sampaikan kepada Banggar DPR

Sementara ini, pagu anggaran yang telah dipegang pihaknya baru sejumlah Rp40 miliar, sehingga masih diperlukan tambahan anggaran sebanyak Rp510 miliar.

"Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain... kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027," kata Zulhas, Senin (2/12).

Meski begitu, dalam kesempatan lain Zulhas juga telah mengumumkan bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan bantuan pangan beras pada periode Januari dan Februari 2025. Keputusan tersebut telah disepakati berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo.

"Jadi bantuan pangan sudah diputuskan ratas yang dipimpin Pak Presiden. Januari nanti ada 160 ribu ton untuk 16 juta penerima," ucap Zulhas pada Rakortas Kemenko Bidang Pangan, Jumat (29/11).

Baca Juga: Januari-Februari 2025 Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan dan SPHP

Tak hanya itu, berdasarkan catatan Validnews, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah mengajukan usulan tambahan anggaran untuk program bantuan pangan (banpang) di 2025 sebesar Rp20,2 triliun sebagai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Secara lengkap, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penyaluran CPP. Seperti penyaluran CPP untuk bantuan beras selama enam bulan sebesar Rp16,6 triliun, CPP untuk bantuan pangan daging dan telur selama enam bulan senilai Rp834,1 miliar.

Kemudian, ada pula penyaluran cadangan beras untuk SPHP sebesar Rp1,5 triliun, penyaluran cadangan jagung untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp535 miliar, cadangan kedelai untuk SPHP senilai Rp637,8 miliar, dan program penyaluran cadangan pangan untuk bencana alam dan keadaan darurat selama setahun senilai Rp37,9 miliar.

Bagikan ke: