Januari-Februari 2025 Pemerintah Salurkan Bantuan Pangan dan SPHP

JAKARTA - Pemerintah memastikan bantuan pangan di tahun 2025 akan dilanjutkan. Kesepakatan ini diputuskan berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) Kementerian/Lembaga (K/L) di sektor pangan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menuturkan, untuk penyaluran bantuan pangan (banpang) tahun 2025 direncanakan baru akan ada di Januari dan Februari. Kuota banpang yang akan disalurkan sebanyak 160 ribu ton per bulan yang ditujukan bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Jadi bantuan pangan sudah diputuskan ratas yang dipimpin Pak Presiden. Januari nanti ada 160 ribu ton untuk 16 juta penerima," kata Zulhas dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (29/11).

Selain banpang, Zulhas juga menyampaikan pemerintah masih akan melanjutkan penyaluran beras beras murah dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Januari dan Februari 2025. Masing-masing kuota beras SPHP yang akan digelontorkan sebanyak 150 ribu ton per bulan.

Menurut mantan Menteri Perdagangan (Mendag), penyaluran banpang dan SPHP ini sebagai upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan harga di masyarakat. Ini mengingat produksi Januari-Februari 2025 diperkirakan akan di bawah kebutuhan beras nasional, yakni 2,6 juta ton per bulan.

"Karena Januari-Februari produksi kita di bawah 2 juta ton. Kebutuhan rata-rata 2,6 juta ton. Stok Bulog ada 2 juta ton. Jadi dengan bantuan pangan dan SPHP, maka Bulog dalam 2 bulan akan berkuranng 320 ribu ron ditambah 300 ribu ton, jadi 620 ribu ton," jelasnya.

Usai Bulog menyalurkan stok beras tersebut, maka Zulhas pun meminta agar periode Maret-April bisa segera melakukan penyerapan beras dalam negeri sekitar 1 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sempat mengusulkan tambahan anggaran di tahun 2025 bagi lembaga yang ia pimpin. Usulan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR baru periode 2024-2029.

Namun menurut Arief, usulan tambahan anggaran tersebut tidak mendapat persetujuan oleh Komisi IV DPR periode 2019-2024. Padahal kata dia, pemerintah telah berencana akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan dan SPHP di tahun depan.

"Untuk bulan Januari dan Februari 2025, kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton dikali dua... Kemudian juga dimulainya kembali bantuan pangan di tahun 2025. Karena, dalam rapat terakhir, ini tidak mendapat persetujuan," ucap Arief dalam RDP bersama Komisi IV DPR, Rabu (6/11).