Waspada China Ngamuk Gegara Indonesia Relaksasi TKDN Untuk AS

JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan kelonggaran atau bahkan menghapuskan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atas produk Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia sebagai respons atas tarif resiprokal merupakan langkah kurang tepat.

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mewanti-wanti, negara mitra dagang RI lainnya bisa reaktif apabila keringanan TKDN hanya berlaku bagi AS saja.

"China, Jepang, Korea (bakal reaktif menyerang RI), karena mereka investor besar di Indonesia terutama untuk industri smartphone dan otomotif yang dikenakan TKDN," ujarnya kepada Validnews, Rabu (9/4).

Sejalan dengan itu, Faisal menyarankan, pemerintah perlu mengantisipasi reaksi negara mitra dagang lain sebelum menawarkan kelonggaran TKDN sebagai bahan negosiasi dengan pihak AS.

Dia mengingatkan, berdasarkan prinsip dasar Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), seharusnya tidak ada perlakuan khusus atau non-discriminatory treatment.

Baca Juga: Pemerintah Jadikan Relaksasi TKDN Bahan Negosiasi Dengan AS

"Dalam upaya negosiasi dengan Amerika perlu mengantisipasi potensi tuduhan oleh mitra negara lain kalau kita memberikan special treatment atau pembedaan perlakuan ke Amerika," ungkap Ekonom CORE.

Lebih lanjut, Faisal memprediksi, perbedaan kebijakan yang hanya berlaku untuk AS nantinya berpotensi mengubah pola perdagangan dan investasi negara lain ke Indonesia.

Konsekuensinya, Indonesia bisa kehilangan kepercayaan investor, terlebih lagi mereka yang sudah mematuhi aturan TKDN sejak awal.

Selain itu, pasar domestik bisa kebanjiran produk impor, terutama dari AS, karena relaksasi TKDN. Jika produk impor masuk secara masif, industrialisasi di dalam negeri tidak berjalan optimal.

Padahal, kebijakan TKDN berperan sebagai barikade mengantisipasi masuknya barang-barang impor. Di samping itu, melonggarkan atau menghapuskan TKDN bisa mencoreng komitmen pemerintah yang mau menggalakkan industrialisasi dalam negeri.

"TKDN bertujuan mendorong industrialisasi kita. Kalau mundur dari TKDN seperti disampaikan presiden, ini justru menciptakan ketidakpastian di kalangan investor, apalagi yang sudah lama comply mengikuti aturan TKDN," tegas Faisal.

Lemahkan Posisi Tawar Industri

Senada, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menekankan, negara mitra lain bisa menuntut kelonggaran TKDN ke Indonesia apabila pemerintah memberlakukan hal itu ke Amerika.

Head of Center Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mencontohkan, China yang memiliki volume perdagangan dengan RI yang besar, akan menggunakan posisi tawarnya untuk meminta kelonggaran TKDN.

"Kalau kita melonggarkan TKDN untuk Amerika Serikat, saya kira hampir pasti negara-negara lain ikut menuntut hal yang sama. Misalnya China, pasti akan menuntut dengan dasar mereka memiliki volume perdagangan yang cukup besar dengan Indonesia," ujarnya kepada Validnews, Rabu (9/4).

Sebagai informasi, baik AS maupun China merupakan mitra dagang utama Indonesia. Pada Januari-Februari 2025, China menjadi tujuan ekspor terbesar, dengan nilai US$8,85 miliar atau 21,5% dari total ekspor nonmigas. AS ada di urutan kedua, dengan nilai ekspor mencapai US$4,09 miliar atau 11,35% dari total ekspor nonmigas. Sedangkan India di posisi ketiga, dengan nilai ekspor US$3,31 miliar dan peran 6,98%.

Baca Juga: Langkah Prabowo Hadapi Tarif Trump: Relaksasi Aturan TKDN Hingga Hapus Kuota Impor

Begitu pula dengan negara lain di Uni Eropa yang memiliki keunggulan soal keberlanjutan atau sustainability. Sejumlah mitra dagang RI akan memperjuangkan akses pasar, karena tidak mau kalah saing di pasar Indonesia.

"Kalau dibilang siapa saja yang mungkin akan reaktif ya, China dan Eropa pasti akan bereaksi, dan akan ada efek dominonya. Pasti negara-negara lain ikut serta mendorong agar diberikan kelonggaran serupa, dan akhirnya melemahkan posisi tawar industri domestik kita," imbau Andry.

Dalam acara Sarasehan Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons mengenai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang akan menerapkan tarif impor resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia.

Menurut Prabowo, salah satu upaya untuk merayu AS tidak menerapkan tarif impor tinggi, yakni memberikan relaksasi TKDN untuk produk buatan Amerika yang masuk ke Indonesia. Ia menilai, TKDN bisa dibikin lebih fleksibel.

"TKDN dipaksakan ini akhirnya kita kalah kompetitif, TKDN fleksibel saja lah. Mungkin diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya, menteri saya, TKDN dibikin realistis," ujar RI 1, Selasa (8/4)