18 April 2024
18:54 WIB
Wamenkeu: Investasi Penting Untuk Mencapai PDB Rp24.479 T Di 2025
Investasi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar 6% di masa depan.
Penulis: Khairul Kahfi
Wakil Menteri Keuangan Indonesia Suahasil Nazara (kanan) menyampaikan keterangan pers Perkembangan Isu Perekonomian Indonesia di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Antara Foto/Sulthony Hasanuddin
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, investasi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekitar 6% di masa depan. Adapun di 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6% dengan ukuran PDB senilai Rp24.316-24.479 triliun.
“Dan untuk mendapatkan Rp24.000 triliun lebih ini, maka kita membutuhkan adanya investasi (tinggi),” paparnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbanpus) 2024 ‘Penyusunan RKP 2025’, Jakarta, Kamis (18/4).
Secara umum, Kemenkeu menggambarkan, sektor investasi atau PMTB tahun depan berperan langsung kepada ekonomi dalam bentuk PDB sekitar Rp7.092-7.130 triliun. Terdiri dari belanja modal (capital expenditure/capex) dari APBN/APBD sekitar Rp420-462 triliun.
Kemudian, capex dari sektor BUMN sekitar Rp532-572 triliun; dan yang paling tinggi berasal dari capex swasta sekitar Rp6.140-6.096 triliun.
“(Semua) ini harus kita orkestrasikan, sehingga mendapatkan nilai investasi yang diperlukan oleh perekonomian kita di tahun 2025,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Paparkan Tema dan Lima Agenda Pembangunan Tahun Depan
Jika mau dibandingkan, berdasarkan catatannya, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5%-an seperti saat ini membutuhkan sekitar 1,0% produktivitas (TFP); 1,6% tenaga kerja; dan 2,5% modal.
Sedangkan untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 6%, Indonesia membutuhkan 1,4% produktivitas (TFP); 1,6% tenaga kerja; dan 3,0% modal.
“Kalau mau menuju (pertumbuhan ekonomi) ke arah 6%, maka kita lihat bahwa arus produktivitas dan modal juga meningkat,” terangnya.
Pemerintah pun menyadari untuk mencapai produktivitas yang lebih optimal perlu melaksanakan perbaikan regulasi dan efisiensi birokrasi, perbaikan infrastruktur, hingga implementasi hilirisasi dan transformasi hijau.
Di sisi tenaga kerja, pemerintah juga harus mampu menjamin ketersedian tenaga kerja yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi penurunan bonus demografi, serta perbaikan kualitas SDM.
Selanjutnya, untuk mendapatkan modal yang optimal dalam sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan modal asing (FDI) yang tinggi karena keterbatasan modal domestik, serta memperbaiki kemudahan bisnis (Ease of doing busines/EoDB) RI yang kurang kompetitif.
“Dalam konteks ini, kita kerjakan bersama-sama setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda bersatu dalam pemikiran mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, agar kita bisa tumbuh lebih tinggi,” jelasnya.
Hal ini juga akan diperkuat dengan kebijakan fiskal 2025 untuk mendorong pertumbuhan tersebut dan salah satu langkah bagian mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan (wellbeing) selaku modal SDM, sembari memastikan konvergensi antar daerah.
Adapun strategi jangka menengah, mencakup hilirasi dan transformasi hijau, membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM menjadi unggul, meningkatkan inklusivitas kepada UMKM, petani dan nelayan, serta terus mereformasi birokrasi dan seluruh regulasi.
“Ini adalah desain kita, dan untuk melakukan desain ini, kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.