Wamen BUMN Beri PR Tujuh Perusahaan Pelat Merah Soal Dekarbonisasi

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mendorong sebanyak tujuh perusahaan BUMN dengan total kontribusi emisi yang paling tinggi untuk mencari mitra guna menggalakkan program dekarbonisasi.

Adapun ketujuh perusahaan pelat merah itu terdiri dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) (Persero), PT Perhutani (Persero), serta Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

"Kita berharap tujuh BUMN itu dapat bermitra dengan semua pihak untuk program dekarbonisasi di Indonesia," ungkap Pahala dalam sambutannya di EBTKE Conex 2023, Kamis (13/7).

Salah satu perusahaan pelat merah Pertamina pada 2021 berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 7,4 juta metrik ton setara karbon dioksida atau 29,09% dibandingkan baseline 2010. 

Penurunan emisi ini dicapai dengan penurunan emisi non-rutin dari proses yang digunakan untuk bahan bakar penggunaan sendiri dan untuk pasokan gas ke pelanggan sebesar 69,7%, penggunaan peralatan yang lebih efisien yang termasuk dalam Program Efisiensi Energi sebesar 13,9%, menggunakan energi rendah karbon yang menyumbang 16,2%, dan kegiatan lainnya.

Di sisi lain, PLN  telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. Upaya ini bisa menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan. PLN juga melakukan pembatalan terhadap 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). Inisiatif ini akan menghindari emisi karbon sekitar 200 juta ton CO2.

Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2. 

Kementerian BUMN pun, sambung Pahala, sudah menjadikan penurunan emisi sebagai indikator kinerja yang paling utama setiap tahunnya. Untuk itu, dia menegaskan setiap perusahaan pelat merah bisa mencapai target penurunan emisi.

Baca Juga: OJK: Bursa Karbon Akan Beroperasi Bulan September

Selain itu, Pahala menjabarkan saat ini telah terdapat SE Menteri BUMN Nomor 6 Tahun 2022 yang menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan milik negara, khususnya tujuh perusahaan itu agar bisa menerapkan carbon accounting.

"Ini juga yang kita harapkan bahwa starting point-nya kita bisa melakukan pengukuran jumlah emisi bersama-sama sebagai base lining untuk menjadi dasar menurunkan emisi ke depannya," kata dia.

Pekerjaan rumah kepada tujuh BUMN itu tak lepas dari ambisi Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, sektor energi selalu mendapat sorotan mengingat sumbangsihnya yang begitu besar terhadap total emisi gas rumah kaca.

"Sektor energi sampai saat ini menjadi yang memiliki kontribusi tertinggi dalam hal emisi, yakni 22% dari total emisi GRK di Indonesia," ungkapnya.

Karena itu, Pahala menegaskan transisi energi jangan berhenti pada fase komitmen, melainkan harus ada tindakan nyata dari para pemangku kepentingan terkait.

"Bukan hanya komitmen, tapi bagaimana merealisasikan ini betul-betul menjadi action, inisiatif yang kita harapkan nanti terlaksana," papar dia.

Carbon Market
Lebih lanjut, dia berharap penerapan carbon accounting dan roadmap penurunan emisi dapat dilanjutkan dengan kontribusi terhadap voluntary maupun compliance carbon market.

Sebagai contoh, dia menyebut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Pertamina Geothermal Energy sudah mengimplementasikan upaya mendorong pasar karbon dan nature based solution.

Khusus untuk PGE, saat ini sudah berada di tahap validasi dan verifikasi terkait proyek carbon credit di Lahendong 6 dan diharapkan dapat menjadi piloting dalam hal peluncuran bursa karbon.

"Dimana volume yang tersedia saat ini untuk vintage pertama sekitar 262 ribu ton CO2 emisi dan kita harapkan bisa menjadi model pengembangan carbon trading di Indonesia," jabar Pahala Mansury.

Sementara untuk PPI, perusahaan itu sudah menandatangani Head of Agreement dengan PT Perhutani untuk tujuan project nature based solution. Pahala berharap kerja sama kedua pihak bisa betul-betul direalisasikan dengan merujuk pada pre-feasibility study yang sudah dilakukan.

"Upaya untuk bisa mengembangkan nature based solution itu punya IRR di atas 15%, khususnya untuk 2 dari 9 konsesi yang sudah kita lakukan secara khusus pada pre-FS tersebut," ucapnya.