Turun Lagi, Cadangan Devisa Indonesia Juni US$137,5 M

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa atau cadev Indonesia Juni 2023 sebesar US$137,5 miliar. Capaian ini menurun sebesar US$1,8 miliar dibandingkan dengan posisi cadev pada akhir Mei 2023 sebesar US$139,3 miliar.

Mengacu laporan BI, cadev Nusantara terus mengalami penurunan sepanjang April-Juni 2023. Berurutan, cadev Indonesia turun sebesar US$1 miliar pada April menjadi US$144,2 miliar; turun sebesar US$4,9 miliar pada Mei menjadi US$139,3 miliar; dan cadev turun lagi pada Juni. 

Meski begitu, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono meyakini cadev yang dimiliki Indonesia pada akhir Juni 2023 masih tetap terbilang tinggi.

“Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah,” terangnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (7/7). 

Posisi cadangan devisa Juni 2023 setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. 

Baca Juga: Bayar Utang, Cadangan Devisa Akhir Mei Merosot ke US$139,3 M

BI menyampaikan, cadangan devisa tersebut tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.

“Seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” paparnya.

Menurut data APBN KiTa, sampai akhir Mei 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.787,51 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 37,85%. Baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. 

Pemerintah menilai, penurunan posisi utang ini dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan baik dari instrumen Pinjaman maupun SBN, di mana pembayaran cicilan pokok utang pada Mei lebih besar daripada pengadaan atau penerbitan utang baru. 

Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB per akhir Mei 2023 berada di batas aman, jauh di bawah 60% PDB. Rasio ini masih sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40%.

Pemerintah menjamin terus mengelola utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Baca Juga: Airlangga: Potensi DHE Yang Bisa Ditahan Capai US$50 Miliar Setahun

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,15%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,04%. 

Komposisi utang via SBN mencapai Rp6.934,25 triliun; terdiri dari SBN Domestik Rp5.594,92 triliun dan SBN Valas Rp1.339,33 triliun. Sedangkan, utang berupa pinjaman mencapai Rp853,26 triliun; terdiri dari Pinjaman Dalam Negeri Rp24,09 triliun dan Pinjaman Luar Negeri Rp829,17 triliun.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Mei 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.