Tiru India, Pemerintah Buka Opsi Subsidi Listrik Dari PLTS

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tak menutup kemungkinan penyaluran subsidi untuk menekan tarif listrik yang berasal dari pembangkit tenaga surya (PLTS).

Hal itu berkaitan dengan informasi yang ia dapat soal tarif listrik murah dari PLTS di India. Dikabarkan, tarif listrik PLTS di Negeri Bollywood bisa mencapai US$3 sen per kilowatt hour (KWh).

"Kemarin, tim saya baru pulang dari India, ada katanya sampai US$3 sen per KWh," tutur Bahlil dalam acara Penghargaan Subroto 2025 di Jakarta, Jumat (24/10) malam.

Dari kunjungan yang dilakukan timnya, Bahlil mendapat fakta murahnya tarif listrik dari PLTS di India itu tak lepas dari subsidi yang disalurkan oleh pemerintah setempat. Jadi, ia tak menutup kemungkinan untuk menerapkan skema serupa.

Baca Juga: PLTS Sengkol Jadi Andalan Perkuat Sistem Kelistrikan Pulau Lombok

"Setelah dicek, ternyata sebagian ada subsidi dari negara. Kalau ini lebih murah, maka akan kita lakukan ke depan," kata dia.

Eks-Ketua Umum HIPMI itu juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk menggarap proyek PLTS dengan kapasitas 1-1,5 Megawatt (MW) di setiap desa atau kelurahan sebagai salah satu instrumen untuk menjalankan agenda transisi energi.

Dijelaskan Bahlil, proyek itu juga jadi bagian mencapai target kapasitas terpasang PLTS sebesar 80-100 Gigawatt (GW) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Kementerian ESDM masih menyusun peta jalan untuk proyek tersebut.

"Jadi satu desa, satu kelurahan, itu ditargetkan 1,5 MW (PLTS). Kalau dikali ada 60.000 atau 70.000 desa, itu sekitar 80 GW, arahan Bapak Presiden itu 100 GW, tapi ini kita lagi bicara harga," jabarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan proyek PLTS 1 Desa 1 MW masih dalam tahap kajian dan perhitungan tarif. Berdasarkan taksirannya, tarif listrik dari PLTS 1 MW di setiap desa berada di kisaran US$6-8 sen per KWh atau sekitar Rp997-1.329/KWh.

Baca Juga: Pemerintah Susun Regulasi Pengembangan PLTS Di Desa

Lewat proyek PLTS 1 MW setiap desa, Bahlil berharap energi fosil seperti diesel dan batu bara benar-benar ditinggalkan dan sepenuhnya beralih kepada pembangkit listrik yang berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Mimpi itu bisa terwujud seiring berjalannya waktu atau ketika proyek EBT mulai ekonomis untuk dikembangkan. Artinya, pemerintah takkan terburu-buru dalam melaksanakan agenda transisi energi.

Bahlil mengakui, saat ini ada perdebatan soal pengembangan EBT. Di satu sisi, pemerintah ingin memasifkan energi bersih, tetapi ada tantangan dari sisi modal yang diperlukan.

"Ini ada terjadi perdebatan. Kita ingin (energi) bersih, tapi di sisi lain kita membutuhkan modal yang tidak sedikit, teknologinya mahal," pungkas Bahlil Lahadalia.