Tarif 19% Bakal Diikuti Perundingan Teknis AS-Indonesia

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan penetapan tarif 19% oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) akan diikuti dengan negosiasi terkait detail teknis.

"Secara umum, Joint Statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan Amerika Serikat menunjukkan poin-poin penting dan komitmen politik baik Indonesia maupun Amerika yang akan menjadi dasar perjanjian perdagangan nanti. Nah, tentu akan dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan yang menyangkut kepentingan kedua negara," ujar Airlangga, dikutip dari keterangan resminya, Jumat (25/7).

Ia memaparkan, negosiasi bilateral antara Indonesia dan AS mengenai kebijakan tarif dagang telah memasuki fase baru, dengan diterbitkannya Joint Statement pada 22 Juli 2025 lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan penurunan tarif paling rendah dari 32% menjadi 19%.

Terkait perundingan tentang detail teknis Joint Statement, Airlangga mengungkapkan hal ini masih akan terus dilakukan untuk menyepakati sejumlah kepentingan, seperti daftar barang asal Indonesia yang mendapatkan tarif 19% hingga barang yang mendapat tarif mendekati 0% seperti kelapa sawit, kakao, kopi, produk agro dan produk mineral lainnya, komponen pesawat terbang, dan produk industri dari kawasan tertentu.

Baca Juga: AS Pangkas Tarif RI Jadi 19%, Ini 12 Poin Kesepakatan Dagang

Menyoroti poin pemindahan data pribadi, Airlangga menegaskan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS akan menjadi pijakan hukum yang sah aman dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi antarnegara. Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan yang berbasis di AS.

"Kedua negara sepakat agar Indonesia menyiapkan protokol terkait cross border data pribadi yang akan menjadi panduan tata kelola lintas negara dan perlindungan data pribadi. Pengaliran data antarnegara juga tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia dengan prinsip kehati-hatian dan berdasar pada hukum nasional tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)," tambah Airlangga.

Tak hanya itu, menurut Airlangga, pemerintah akan memastikan proses pemindahan data baik secara fisik maupun digital (transmisi cloud dan kabel) akan dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance. Ia mengungkapkan, saat ini setidaknya sudah ada 12 perusahaan AS yang membangun dan mengoperasikan fasilitas Data Center di Indonesia, antara lain Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Google, Equinix, EdgeConneX, hingga Oracle.

TKDN Hingga Mineral Kritis
Selanjutnya, Airlangga menyebutkan, fasilitasi TKDN diberlakukan secara terbatas hanya bagi produk teknologi informasi dan komunikasi, data center, dan alat kesehatan AS, dengan tetap memenuhi pengaturan impor dan dilakukan pengawasan oleh K/L teknis. Kemudian, untuk pengakuan terhadap sertifikat FDA untuk medical devices, Menko Airlangga menyebutkan bahwa sebelumnya Indonesia pernah melaksanakan mekanisme tersebut untuk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh negara lain.

Pada sektor industrial commodities, Menko Airlangga menyampaikan mineral kritis menjadi bagian dari industrial commodities tersebut. Yakni, Indonesia menyepakati kerja sama komoditas hasil industri dalam bentuk produk mineral kritis yang telah melalui proses produksi atau tidak lagi sebagai barang mentah (ore).

Sementara, untuk pembiayaan investasi termasuk pada bidang mineral kritis tersebut, Danantara melakukan kerja sama dengan Development Finance Corporation (DFC). Ia menambahkan, Indonesia terus terbuka terhadap investasi dari berbagai negara untuk mendorong sektor strategis, termasuk investasi dari AS tersebut.

Lebih lanjut terkait impor bahan pangan, Airlangga memastikan komoditas yang akan diimpor hanyalah komoditas yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti gandum, kedelai, dan kapas. Alasannya, komoditas tersebut juga digunakan untuk kebutuhan produksi pangan pada sektor makanan dan minuman, dalam rangka menjaga stabilitas inflasi (volatile food).

Selain itu, penerapan perizinan impor dan neraca komoditas lebih ditujukan untuk mengatur mekanisme supply and demand, sehingga pelaksanaan impor pangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Hanya Transfer Data Komersil ke AS

Berikutnya untuk rencana AS yang akan berinvestasi di Indonesia, Airlangga menjelaskan AS telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam bentuk kerja sama pembangunan fasilitas CCS senilai US$10 miliar dengan ExxonMobil, pusat data di Batam senilai US$6,5 miliar dengan Oracle, infrastruktur cloud dan Al senilai US$1,7 miliar dengan Microsoft, pengembangan Al dan cloud di Indonesia senilai US$5 miliar dengan Amazon, hingga fasilitas produksi CT scanner pertama di Indonesia senilai Rp178 miliar dengan General Electric (GE) Healthcare.

Melalui kesepakatan perdagangan dengan AS tersebut, Indonesia berharap akan mampu meningkatkan daya saing, inovasi, capacity building, Research and Development (R&D), perkembangan digital ekonomi, penguatan logistik interkoneksi antar pulau yang lebih efisien, serta peningkatan perdagangan dan Investasi.

"Apa yang dilakukan Pemerintah melalui kerja sama dengan Amerika adalah menjaga kesimbangan internal dan eksternal, agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi serta penciptaan lapangan kerja bisa terjamin. Seperti yang kita tahu kalau 32% artinya tidak ada dagang, sama dengan dalam tanda kutip embargo dagang dan itu satu juta pekerja di sektor padat karya bisa terkena hal yang tidak diinginkan," pungkas Airlangga.

Sebagai informasi, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, yakni memiliki kontribusi pangsa pasar ekspor hingga 11,22% di 2024. Selain itu juga menduduki posisi strategis sebagai negara asal penanaman modal asing (PMA) senilai US$3,7 miliar di 2024 lalu.