Tahun Ini, Sri Mulyani Baru Keluarkan Rp11,2 T Untuk Pembangunan IKN

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggelontorkan anggaran senilai Rp11,2 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) hingga Juli 2024. Adapun alokasi belanja untuk IKN tahun anggaran 2024 senilai Rp42,5 triliun.

Itu berarti serapan anggaran untuk pembangunan IKN baru sebesar 26,35%. Dia mengungkapkan, saat ini ada akselerasi kegiatan pembangunan IKN. Oleh karena itu, dia optimistis belanja IKN akan meningkat ke depannya, terutama pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024.

Dia juga menyampaikan ada beberapa agenda pembangunan IKN, sekitar 108 paket bernilai Rp84 triliun yang sudah dikontrakkan.

Namun tidak serta merta Bendahara Negara menggelontorkan uang belanja, karena menunggu perjanjian kontrak atau pengerjaan pembangunan tersebut.

“Jadi yang baru cair memang Rp11,2 triliun untuk pagu 2024 yang Rp42,5 triliun, tapi tidak berarti belanjanya hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan biasanya akselerasi pencairan terjadi di triwulan tiga atau kuartal terakhir,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (13/8).

Lebih rinci, Bendahara Negara memaparkan realisasi belanja senilai Rp11,2 triliun itu digunakan untuk dua jenis belanja. 

Baca Juga: Presiden Terpilih Prabowo Siap Alokasikan Anggaran Untuk Percepat Pembangunan IKN

Pertama, belanja klaster infrastruktur senilai Rp9 triliun dari pagu senilai Rp39,3 triliun. Adapun pagu itu dibelanjakan antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) dan kementerian lain, serta Gedung Otorita IKN (OIKN).

Kemudian, untuk membangun tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Lalu, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, serta bandara VVIP. Juga, penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP dan pengendalian banjir di IKN.

Sri Mulyani menerangkan, Kementerian Keuangan memberikan beberapa tambahan alokasi belanja, seperti untuk pembangunan bandara VVIP, tol IKN, serta jalan dan jembatan IKN, yang beberapa sudah berfungsi. Namun menurutnya, beberapa infrastruktur perlu disempurnakan.

“Kemudian fasilitas air, Embung akan ada 22 embung, sebagai tampungan air akan dinaikkan jadi 30 bahkan 60. Juga Pak Prabowo (Presiden Terpilih periode 2024-2049) antisipasi karena itu sekitar hutan, kalau sampai terjadi bencana kebakaran hutan kita juga punya persediaan reservoir air,” imbuh Menkeu.

Kedua, belanja untuk klaster non infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun dari pagu Rp3,3 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut sudah digelontorkan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan ibu kota negara.

Baca Juga: Ekonom: Investasi Di IKN Masih Jauh Dari Target Pemerintah

Selain itu, untuk promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN, serta pembuatan laporan dan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian/Lembaga (K/L). Juga, belanja untuk kegiatan pemetaan, pemantauan, evaluasi, serta dukungan pengamanan POLRI, dan operasional OIKN.

“Kemarin kita sudah lihat Istana Garuda dan Istana Nusantara, kita sudah bisa sidang kabinet di sana, itu quite remarkable progress, kalau dibandingkan saya terakhir ke sana waktu itu dalam situasi yang istananya belum ada, masih sayap garudanya saja, tapi sekarang dalamnya sudah berfungsi,” ujar Menkeu.

Menurut Sri Mulyani, serangkaian kegiatan pembangunan di IKN ke depannya akan membuat penyerapan anggaran lebih tinggi. Oleh karena itu, dia meyakini pagu akan terserap lebih dari yang sekarang ini senilai Rp11,2 triliun.

“Jadi ini sesuatu yang butuh banyak sekali anggaran,” katanya.

Untuk diketahui, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah berlangsung sejak 2022. Secara keseluruhan, Kemenkeu mencatat total alokasi anggaran untuk mega proyek IKN sepanjang 2022-2024 mencapai Rp75 triliun.

Itu terdiri dari realisasi belanja IKN tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian realisasi belanja tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp27 triliun, serta anggaran yang dialokasikan untuk tahun fiskal 2024 sebesar 42,5 triliun.