Sri Mulyani: Transisi Energi RI Hadapi Kompleksitas Politik Dan Sosial

WASHINGTON DC - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, proses transisi energi sangat kompleks, tidak hanya secara politis namun juga secara sosial. Utamanya karena harus memprioritaskan prinsip keterjangkauan energi serta keadilan.

Saat ini, Indonesia secara tegas berkomitmen untuk terus mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi energi ke ramah lingkungan. Hal itu disampaikannya dalam keynote speech pada High-Level Event di Brookings Institution, Washington, D.C.  

“Terlebih, dengan lebih dari 100 ribu pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini (proses transisi energi) menjadi semakin nyata bagi Indonesia,” ungkapnya dalam forum ‘Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: The Critical Role of Finance Ministries’ dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (17/4).

Menkeu pun menyampaikan, Indonesia berupaya membagikan pengalaman bagaimana mendesain transisi energi di dalam negeri, sembari menjaga pertumbuhan ekonomi dengan rerata lebih dari 5% selama hampir dua dekade terakhir.

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan berperan penting dalam menyediakan beragam kerangka kebijakan yang tepat dan mengembangkan lebih banyak instrumen, serta kebijakan terkait mekanisme pembiayaan bagi sektor swasta dan filantropi terkait pengurangan emisi karbon dan transisi energi ramah lingkungan.

“Ini adalah pelajaran dari Indonesia yang saya bawa ke fora ini,” ucapnya.

Baca Juga: Dilema Mengakselerasi Upaya Transisi Energi

Dalam menghadapi tantangan transisi energi, Menkeu juga menyampaikan, perlu kerja bersama yang kuat melalui sinergi kolaborasi baik antar kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, antar pemerintahan, berikut dukungan internasional.

“Kami akan terus mengingatkan, permasalahan transisi energi ini bukanlah permasalahan perorangan atau satu institusi. Harus diupayakan bersama-sama, baik di tingkat Indonesia, regional, hingga global,” jelasnya.

Kemenko Ekonomi mencatat, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% hingga 43,2% dengan bantuan internasional pada 2030.  Hal ini dipatok dalam upaya mitigasi perubahan iklim dunia.

Salah satu upaya mengurangi emisi GRK yakni melalui transisi energi, di mana sistem energi yang ada sekarang ditransformasi untuk mengakomodasi penetrasi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tinggi. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Pada 2023, Indonesia berhasil untuk mencapai porsi energi terbarukan sebesar 14%. Namun, potensi pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik masih sangat besar. Dari potensi tenaga listrik sebesar 3.686 GW, pemanfaatan EBT baru mencapai 12.557 MW, di mana bioenergi berkontribusi sebesar 3.086 MW.

Sementara itu, menurut data Kementerian ESDM, selama 2023 realisasi pemanfaatan biodiesel domestik telah mencapai sebesar 12,2 juta kilo liter, atau telah melampaui angka yang semula ditargetkan pada 10,65 juta kiloliter. Di 2024, pemerintah menargetkan realisasi sebesar 12,5 juta kiloliter. 

Peningkatan pemanfaatan biodiesel secara konsisten diharapkan dapat mencapai target enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) untuk pemanfaatan biodiesel sebesar 18 juta kilo liter pada 2030.

Baca Juga: Komisi VII Ingatkan Transisi Energi Jangan Sampai Membebani APBN

Lebih lanjut, mengenai transisi energi, pemerintah akan terus memanfaatkan Sustainable Aviation Fuel atau bioavtur berkelanjutan berbasis bahan bakar nabati, terutama bioavtur dengan campuran minyak kelapa sawit. 

Pemerintah juga terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari sisi suplai maupun SPKLU. Hingga akhir 2023, telah terdapat 1081 unit SPKLU milik PLN maupun mitra dan swasta yang beroperasi di Indonesia. 

Implementasi transisi energi berkeadilan, khususnya yang berbasis biomassa, juga dengan mempertimbangkan dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendorong investasi rendah karbon, pemerintah telah meregulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) beserta beberapa mekanisme seperti melalui implementasi Emissions Trading System di sektor ketenagalistrikan pada Februari 2023, dan peluncuran bursa karbon pada September 2023. 

Potensi pasar karbon masih dapat dioptimalkan melalui penyempurnaan regulasi untuk mendorong penerapan NEK di sektor prioritas NDC.