Sri Mulyani: RI Pilih Netral Di Tengah Perang Dagang AS-China

JAKARTA - Menteri Keungan Sri Mulyani menegaskan, Indonesia saat ini masih berada di posisi netral terkait tensi perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Hal tersebut tecermin dari terjaganya komunikasi antara Indonesia dengan AS maupun China, dalam agenda negosiasi di Negeri Paman Sam yang berlangsung sepekan terakhir dan dihadiri oleh perwakilan berbagai negara mitra dagang.

"Amerika Serikat hubungannya dengan RRT (China), pihak-pihak yang sekarang mungkin mengalami eskalasi tensi (perang dagang), kita tetap dalam posisi yang cukup netral dan dihormati dan diperhitungkan, ini merupakan daya tawar yang baik yang harus kita jaga," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Kamis (24/4).

Baca Juga: China Ancam Mitra Dagang Nego Tarif Ke AS, Kemendag: Saling Hormat!

Mengungkap progres negosiasi perjanjian dagang, Sri menginformasikan, sejauh ini diskusi dan pembicaraan teknis terus dilakukan, termasuk dengan sektor usaha yakni USINDO (The United States-Indonesia Society) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan AS yang berinvestasi dan bergerak di Indonesia, begitu pun dengan US Chamber.

"Mereka terus berupaya untuk terus memberikan feedback sekaligus mendapatkan berbagai posisi dari Indonesia terhadap respons resiprokal tarif yang diterapkan oleh pemerintahan AS," tambahnya.

Amerika Tak Ingin Ciptakan Krisis
Dalam kesempatan sama, Menkeu Sri mengungkap bahwa Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN bertemu dengan Managing Director IMF, untuk bersama-sama membahas bagaimana dampak kebijakan tarif. Lebih jauh, dirinya menyampaikan, pihak AS menampik penerapkan kebijakan tarif dagang untuk menciptakan krisis.

"Amerika sendiri menyampaikan bahwa mereka tidak dalam kondisi krisis atau ingin menciptakan krisis, tapi ingin menciptakan perdagangan yang dianggap adil," beber Sri.

Pihak AS mengeklaim, kebijakan tarif resiprokal bertujuan untuk membentuk rezim perdagangan global yang adil, serta mereformasi Organisasi Dagang Dunia (WTO) agar mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan politik maupun harapan semua negara anggotanya.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Ragam 'Menu' Negosiasi Tarif Dagang Dengan AS

Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia menyambut baik hal tersebut. Lantaran upaya tersebut menandakan pihak AS yang menyadari bahwa hubungan perekonomian dan perdagangan antar negara perlu ditata dalam mekanisme multilateral yang disokong WTO.

Mengamini jika proses penyelarasan dan reformasi WTO yang dimaksud membutuhkan waktu panjang, Menkeu Sri menegaskan jika Indonesia berada dalam posisi stabil untuk menghadapi dinamika tersebut.

"proses yang memang dirasakan masih akan rumit dan panjang namun Indonesia memiliki posisi yang relatif cukup baik, karena Indonesia adalah negara yang besar, domestic demand-nya cukup mampu memberikan penahan terhadap guncangan (eksternal)," pungkasnya.