Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Berlanjut ke APBN 2026

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, langkah efisiensi akan kembali dilakukan dalam penentuan pagu dan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2026.

“Pasti dilakukan (efisiensi). Jadi kalau mau disampaikan, jawaban saya tegas, iya dilakukan," ujar Sri Mulyani di hadapan awak media usai Rapat Paripurna bersama DPR membahas RAPBN 2026, Selasa (20/5).

Meski demikian, Menkeu Sri juga menyebut penentuan pagu anggaran/APBN 2026 akan dilakukan dengan lebih dulu mengevaluasi kinerja langkah-langkah efisiensi seluruh Kementerian/Lembaga yang berjalan di tahun 2025. Terkait hal tersebut, dirinya mengungkap masih ada waktu sekitar dua bulan bagi jajaran Kementerian/Lembaga memberikan laporan hasil efisiensi yang dilakukan masing-masing lembaga.

Sebagai instrumen yang terbatas, Menkeu Sri menekankan pemerintah perlu tetap selektif agar alokasi dana yang ada ditujukan kepada bidang-bidang yang memang perlu mendapatkan prioritas. Adapun dalam menentukan prioritas yang dimaksud, pihaknya akan tetap mengacu pada program Asta Cita yang dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kita optimalkan berdasarkan program-program yang di-develop oleh Kementerian/Lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden,” tambahnya.

Baca Juga: Istana Bantah Pelambatan Ekonomi Hanya Akibat Efisiensi Anggaran

8 Program Prioritas APBN 2026
Menggali lebih detail, dalam Rapat Paripurna RAPBN 2026 di hadapan DPR kemarin, Menkeu Sri memang membeberkan sederet program yang menjadi prioritas pembangunan dalam pengalokasian APBN di tahun mendatang.

Setidaknya, ada delapan program dan strategi yang dinilai paling tepat untuk mendukung agenda pembangunan. Pertama adalah mempercepat ketahanan pangan, di mana Anggaran APBN 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir.

Instrumen kebijakan yang akan dilakukan nantinya meliputi subsidi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perluasan lahan pertanian, penyediaan benih unggul, dan penguatan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan; menjaga pasokan sekaligus peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; perluasan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan; serta penguatan lumbung pangan.

Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Tak lupa, termasuk meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dengan melanjutkan program B40 menuju transisi B50.

“Kebijakan ini ditopang oleh investasi infrastruktur distribusi bahan bakar nabati, pengujian teknologi kendaraan, serta pengembangan ekosistem energi terbarukan. Pemerintah juga memperluas investasi proyek-proyek energi bersih, seperti tenaga surya, hidro, dan panas bumi untuk mendiversifikasi sumber energi nasional,” imbuhnya.

Ketiga, pemerintah menegaskan akan terus mendorong efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.

Baca Juga: Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Efisensi Anggaran

Di tahun 2026, MBG terus diperkuat dengan target melayani 82,9 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Program ini dilaksanakan dengan melibatkan lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas,” kata Menkeu Sri.

Keempat, pemerintah juga akan mendorong kehadiran pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi. Adapun untuk sektor ini, pemerintah akan mengalokasikan dana antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun di tahun 2026.

Kelima, yakni untuk sektor Kesehatan, pemerintah juga berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp181 triliun hingga Rp228 triliun, yang akan digunakan untuk efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas Kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Program Kopdes/Kel Merah Putih juga masuk dalam program prioritas sebagai strategi keenam yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan Desa serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui akselerasi desa mandiri.

Ketujuh, pemerintah juga berencana memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, salah satunya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan memberdayakan industri strategis dalam negeri serta memperkuat komponen cadangan.

Terakhir, Menkeu Sri menyebut alokasi APBN juga akan difokuskan pada investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat, salah satunya melalui pembentukan Danantara.

"Pemerintah telah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN secara nasional dan global. Danantara sesuai arahan Presiden Prabowo harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas, diisi oleh sumber daya manusia terbaik termasuk dukungan dari para expert di level internasional,” pungkasnya.