26 Mei 2023
19:40 WIB
Penulis: Khairul Kahfi
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, ekonomi syariah merupakan sebuah keuntungan komparatif yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan Indonesia dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, di samping sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar yaitu sekitar 86,7% atau 237 juta jiwa.
Oleh karena itu, pengembangan aktivitas ekonomi syariah merupakan manifestasi ajaran Islam dan kebutuhan pembangunan Indonesia.
“Pemerintah ingin memosisikan Indonesia sebagai pelaku utama, sekaligus hak ekonomi syariah serta produsen pusat halal dunia,” ungkapnya dalam agenda Anugerah Adinata Syariah 2023 yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Jakarta, Jumat (26/5).
Menkeu menyebut, bahwa implementasi aktivitas ekonomi dan keuangan syariah telah memberikan dampak positif yang tercermin dari naiknya total aset keuangan syariah. Di mana Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal ini sebagai salah satu motor penggerak utama keuangan syariah.
“Namun, untuk merawat pencapaian ini dibutuhkan sinergi antar seluruh pelaku ekonomi, mulai dari stakeholder, juga antara pemerintah pusat dan daerah,” terangnya.
Baca Juga: Indonesia Diminta Gelorakan Ekonomi Syariah Di ASEAN
Salah satunya, dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang diharapkan dapat berperan dalam memastikan ekonomi syariah dapat tumbuh sekaligus bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah.
Untuk itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh pengembangan ekonomi syariah melalui kolaborasi. Memanfaatkan jaringan dari seluruh kantor perwakilan Kementerian Keuangan di Indonesia untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi industri makanan, minuman, fesyen, farmasi, dan kosmetik, serta pariwisata dan media. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas sertifikasi halal dan kemudahan ekspor bagi UMKM industri halal, serta dukungan di sisi perpajakan dan pembiayaan.
“Ekonomi termasuk ekonomi syariah tidak akan mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, terus dilakukannya inovasi kreativitas dan pendalaman dari sisi likuiditas,” sebutnya.
Selanjutnya, Sri Mulyani yang menjabat sebagai Sekretaris KNEKS juga menyampaikan, bahwa pemberian Anugerahan Adinata Syariah 2023 ditujukan kepada pemerintah provinsi yang memiliki kapabilitas dalam memimpin hingga mengembangkan, serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya.
Ia berharap, pemberian penghargaan di atas tidak hanya menjadi titik akhir dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi syariah. “Namun, menjadi titik awal pemicu dan pemacu proses bagi semua pengembangan ekonomi syariah di daerah,” ucapnya.
Selain itu, Menkeu juga berharap, bahwa pengembangan ekonomi ini juga dapat menitikberatkan kepada hal-hal substantif. Sehingga dapat menghadirkan sebuah ekosistem perekonomian syariah yang bermakna kepada kemakmuran, keadilan, efisiensi, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Sebagai info, Pemprov Jawa Timur meraih predikat sebagai Juara Umum dalam Anugerah Adinata Syariah 2023. Penghargaan ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS yang diterima langsung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Wapres Ma’ruf menyampaikan, Anugerah Adinata Syariah diberikan sebagai wujud apresiasi pemprov yang menjadikan sektor-sektor ekonomi syariah, sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tingkat provinsi.
Baca Juga: Asbisindo: Perbankan Syariah Masih Hadapi Beberapa Tantangan
Penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan peran kepemimpinan pemprov dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, sesuai kearifan lokal (local wisdom) pada daerah masing-masing.
“Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan tiap sektor unggulan ekonomi syariah,” ungkap Wakil Presiden RI dalam sambutannya.
Wakil Presiden RI juga berharap kisah sukses para peraih Anugerah Adinata Syariah dapat menjadi referensi sekaligus motivasi bagi pemprov. Utamanya, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan yang relevan bagi kondisi dan potensi daerah masing-masing.
Selain itu, dalam rangka mengakselerasi dan menyelaraskan pengembangan ekonomi syariah di tingkat provinsi, Wapres mendorong percepatan pembentukan KDEKS di provinsi-provinsi yang belum memilikinya.
Struktur organisasi ini diharapkan mampu menyelaraskan program pengembangan ekonomi syariah ke organisasi-organisasi perangkat daerah yang relevan. Sehingga ekonomi syariah tidak menjadi klaster eksklusif, tetapi menjadi salah satu arus utama (mainstream) ekonomi Indonesia.
“Industri ekonomi syariah yang mapan diharapkan dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional, serta mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia,” tegas Ma’ruf.