Indonesia Diminta Gelorakan Ekonomi Syariah Di ASEAN

PADANG – Pemerintah Indonesia diminta menggelorakan konsep ekonomi syariah pada negara-negara anggota ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Akademisi dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat Prof Rika Ampuh Hadiguna menyakini, ekonomi syariah bisa menjadi salah satu alternatif perekonomian di tataran global.

"Indonesia harus bisa membuktikan dengan sistem ekonomi syariah akan menguntungkan banyak pihak, dan bisa menjadi alternatif sistem perekonomian baru," kata Rika, Rabu (10/5).

Guru besar bidang ilmu sistem logistik tersebut mengatakan, sebelum konsep ekonomi syariah masuk pada tataran global, maka negara-negara ASEAN terutama Indonesia terlebih dahulu harus bisa meyakinkan, gagasan itu sukses di kawasan yang penduduknya bukan mayoritas muslim.
 
"Jika Indonesia bisa mendorong ekonomi atau keuangan syariah, maka bisa menjadi contoh bagi kawasan lain yang lebih luas, Kami berharap ini (ekonomi syariah) bisa dimulai dari kawasan ASEAN agar bisa mendunia," ujarnya.

Dia menuturkan, dalam konsep ekonomi syariah, maka keuntungan maupun risiko (kerugian) akan ditanggulangi secara bersamaan. Sementara, di sistem konvensional hal tersebut tidak ditemukan.

Misalnya, saat Bank Dunia atau pemberi modal memberikan suntikan dana pada suatu negara kemudian penerima modal bangkrut, negara itu akan tetap dimintai pertanggungjawaban.

Berbeda halnya dengan konsep ekonomi syariah, hasil keuntungan dari kerja sama dua negara akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Apabila penerima modal mengalami kebangkrutan atau merugi,  kedua pihak mencarikan solusi bersama.

Pekerja memasang bendera negara anggota ASEAN di kawasan Mice, Desa Golo Mori, Labuan Bajo, NTT, Kam is (4/5/2023). Antara Foto/Zabur Karuru  

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) bertajuk The Muslim 500 edisi 2023 menunjukkan jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 237,55 juta jiwa. 

Malaysia menempati peringkat kedua dengan jumlah penduduk muslim 19,84 juta jiwa, Filipina di peringkat ketiga dengan populasi muslim sebesar 6,12 juta jiwa, Thailand 3,76 juta jiwa dan Myanmar 2,33 juta jiwa.
 
Pengajar mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Logistik Unand tersebut menyebutkan dari jumlah populasi penduduk ASEAN sekitar 668,61 juta jiwa, sekitar 40% merupakan populasi muslim.
 
"Jumlah itu adalah pasar yang sangat potensial dengan kesadaran masyarakat muslim yang terus meningkat untuk produk-produk halal dan keuangan syariah," jelasnya.
 
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang mungkin memengaruhi ASEAN tidak mendukung ekonomi syariah secara langsung. 

Di antaranya kebijakan pemerintah, persaingan ekonomi, kurangnya kesadaran, perbedaan konsep, dan kurangnya standar pengoperasian.
 
Dia mengatakan, beberapa negara di wilayah ASEAN memiliki sistem ekonomi yang cukup terbuka dan mungkin melihat filosofi ekonomi syariah sebagai ancaman. 

Apalagi, konsep ekonomi syariah sering kali berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umum diterapkan di beberapa negara di ASEAN
 
Selain itu, standar internasional untuk produk-produk ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah dinilai masih belum dikembangkan secara baik. Hal tersebut bisa juga menjadi kendala bagi ASEAN untuk mendukung ekonomi syariah secara keseluruhan.

Booth Lembaga Keuangan Syariah dalam acara Economic Festival (ISEF) 2022 di Jakarta Convention Cente r (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022). ValidnewsID/Fikhri Fathoni 

 

Tiga Negara
Sejauh ini, hanya beberapa negara di ASEAN sudah mulai menunjukkan minat pada sistem ekonomi syariah seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ketiga negara ini telah memulai beberapa inisiatif untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah.

Untuk Indonesia, selama ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin cukup berperan besar dan intens menyuarakan peran penting ekonomi syariah. 

Oleh karena itu, dengan menyandang status tuan rumah KTT Ke-42 ASEAN, Presiden diharapkan bisa menjalin kerja sama dengan anggota ASEAN terutama yang bukan mayoritas berpenduduk Muslim.

Untuk mengawali kerja sama antarnegara berbasis ekonomi syariah, dosen mata kuliah riset operasional tersebut menyarankan, konsep ini bisa dimulai dari gagasan industri halal.

"Hal tersebut bisa dilakukan pada negara yang satu persepsi dulu," imbuhnya.

Asal tahu saja, peluang ekonomi syariah sangat menjanjikan karena umat Muslim dunia menghabiskan hingga US$2 triliun pada 2021 di sektor ekonomi syariah mulai dari makanan, farmasi hingga pariwisata. 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia pun memiliki potensi ekonomi syariah yang besar sehingga harus bisa menjadi pemain utama dalam menggarap potensi tersebut.
 
“Diperlukan gerak yang lebih cepat dan kompak dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah,” kata Ma’ruf Amin

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu mengatakan, perlu daya ungkit guna menggerakkan dan mengangkat ekonomi syariah ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci. 

Pemerintah sendiri, lanjutnya, kini sedang menggencarkan pembentukan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai upaya meratakan kesejahteraan melalui pengembangan sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah.