Sri Mulyani: Defisit APBN 2,9% Masih Suportif Jaga Ekonomi 2024

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, target defisit fiskal dalam RAPBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau setara 2,29% PDB dapat mengakomodasi target ekonomi tahun depan. Kemenkeu pun akan terus mengawal efektivitas belanja anggaran pemerintah secara tepat.

“Defisit (anggaran) 2,9% tetap suportif kepada perekonomian (tahun depan),” terangnya menjawab pertanyaan wartawan, Jakarta, Rabu (16/8).

Sekilas, defisit anggaran tahun depan relatif mengalami tren penurunan rasio dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kendati secara nominal jumlahnya tetap naik. Seperti Rp947,7 triliun atau setara 6,14% PDB di 2020; menurun jadi Rp775,1 triliun atau 4,57% PDB di 2021; dan menurun lagi ke Rp460,4 triliun atau 2,35% PDB di 2022.

Adapun, pergerakan anggaran APBN hingga Juli 2023 masih menunjukkan surplus sebesar Rp153,5 triliun atau setara 0,73% dari PDB. Kemenkeu sendiri mencatat, outlook defisit APBN 2023 dapat mencapai Rp486,4 triliun atau 2,3% PDB; atau lebih rendah dari patokan sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84% dari PDB.

Pemerintah juga pede anggaran yang defisit anggaran ini akan mampu memenuhi kebutuhan penurunan kemiskinan, stunting, pemilu, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga Ibu Kota Nusantara (IKN). Target dalam belanja angagran juga sudah dikurasi masak-masak menggandeng Kementerian Bappenas.

Intinya, pemerintah mengupayakan belanja negara berkualitas di setiap kesempatan, termasuk pada sisi permintaan-kecepatan anggaran. Menkeu menekankan, rupiah yang dikeluarkan untuk membelanjakan program pemerintah mesti bisa langsung memberikan dampak kepada ekonomi maupun masyarakat.

Baca Juga: Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2024 5,2% Realistis-Optimistis

Lebih lanjut, bendahara negara juga akan terus mengawasi berbagai tren negatif di dunia. Mulai dari inflasi yang relatif tinggi, tren suku bunga dunia higher-longer, serta volatilitas lingkungan global.

“Ini yang harus kita jaga supaya tidak merembes atau memengaruhi ekonomi di dalam negeri,” paparnya.

Terpisah, Presiden Joko Widodo menjabarkan, target pendapatan dan belanja negara tahun depan telah mencermati tantangan, agenda pembangunan, serta reformasi fiskal.

Pemerintah merencanakan, pendapatan negara tahun depan dapat mencapai sebesar Rp2.781,3 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun, PNBP sebesar Rp473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Sementara itu, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun. Adapun, keseimbangan primer ditarget berada dalam posisi negatif Rp25,5 triliun yang didorong bergerak menuju positif. 

“Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati,” kata Presiden dalam Penyampaian RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, Rabu (16/8).

Berdasarkan peruntukannya, pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN di 2024. Tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun.

“Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing,” terang Jokowi.

Baca Juga: Jadi 5,2%, Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 Lebih Rendah Dibanding 2023

Lalu, pemerintah juga merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN tahun depan. Anggaran ini utamanya untuk menunjang dan menghadirkan SDM yang sehat dan produktif. 

Selanjutnya, RAPBN 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp493,5 triliun yang ditujukan untuk perlindungan sosial. Sehingga Indonesia bisa mempercepat penurunan dan memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM dalam jangka panjang.

Pemerintah juga menganggarkan pengeluaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun di 2024, untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan. Pemerintah juga menganggarkan Rp108,8 triliun untuk memenuhi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan tahun depan.

“Diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dukungan pembiayaan, serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional,” ungkapnya.