Jadi 5,2%, Target Pertumbuhan Ekonomi 2024 Lebih Rendah Dibanding 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,2% di 2024. Menurutnya, target tersebut masih sesuai dengan potensi ekonomi yang Indonesia miliki, sekaligus mencerminkan penyesuaian target pertumbuhan ekonomi dunia yang masih serba tak pasti.

“(Target ini) mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang,“ katanya dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2024, Jakarta, Rabu (16/8).

Kendati target tersebut cenderung menurun dibandingkan target pertumbuhan ekonomi yang sudah APBN 2023 tetapkan sebesar 5,3%.

Kemenkeu menjelaskan, pertumbuhan ekonomi ini akan dicapai bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dijaga dan semakin membaik di tahun ini. Bahkan, perkiraan capaian ekonomi tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif. 

Target ini juga disebut tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. 

Baca Juga: Tumbuh 5,71%, Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Keren Abis!

Adapun, APBN edisi Juli 2023 mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal II/2023 baru mencapai sebesar 5,17% (yoy), dengan demikian capaian pertumbuhan kumulatif Indonesia di semester I/2023 sebesar 5,1% (yoy).

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menjamin bahwa dalam mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. 

Karena itu, dirinya juga mengajak semua mengajak semua pihak untuk menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak tahun depan.

“Ini harus kita wujudkan, demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek,” jelasnya. 

Karena itu, pemerintah juga akan terus meningkatkan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Presiden optimistis, implementasi kebijakan ini akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural.

Pemerintah juga akan berupaya keras menjaga inflasi nasional tahun depan berada pada kisaran 2,8%. Adapun, Jokowi menyampaikan, APBN akan tetap berperan mengoptimalkan sekaligus memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. 

“Koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah akan terus dijaga,” paparnya.

Tahun depan, RUU APBN 2024 juga memperkirakan rerata nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran 15.000/dolar AS. Sementara itu, rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7%.

“Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal,” ujarnya. 

Baca Juga: Ekonomi China Melambat, BKF: Dampak Ke Indonesia Masih Terukur

Asumsi Dasar Ekonomi 2024 
Jokowi juga menjabarkan, pada 2024, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$80/barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625 ribu barel/hari dan 1,03 juta barel setara minyak/hari.

Jokowi juga optimistis, pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka tahun depan diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0-5,7%, 

Lalu, angka kemiskinan nasional berada dalam rentang 6,5-7,5%; rasio gini dalam kisaran 0,374-0,377 poin; serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99-74,02 poin. 

“Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 (poin) dan 107 sampai dengan 110 (poin),” jelasnya.