Sri Mulyani Akan Luncurkan SBN Perumahan Untuk Program 3 Juta Rumah

JAKARTA - Pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara (SBN) perumahan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan 3 juta unit rumah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peluncuran SBN untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini sudah didiskusikan dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan surat berharga negara perumahan, yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2).

Adapun pertemuan Menkeu, Gubernur BI dan Menteri PKP bertujuan mensinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kebijakan BI.

Sri Mulyani menjelaskan, instrumen SBN merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja, volumenya akan ditingkatkan.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dua skema pembangunan rumah untuk 220.000 MBR melalui APBN 2025.

Baca Juga: Pemerintah Janji Libatkan UMKM Di Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah

Menkeu mencontohkan, ada FLPP. Ini adalah fasilitas likuiditas yang dananya bersumber dari APBN, memiliki suku bunga sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera melalui perbankan.

Kemudian, Kemenkeu juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT SMF (Sarana Multigriya Finansial. Ia menuturkan, serangkaian kebijakan ini bertujuan supaya MBR dapat menikmati subsidi.

"Sudah dialokasikan Rp18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas, yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220.000 MBR yang pinjaman bunganya hanya 5% selama 20 tahun," kata Sri Mulyani.

Sejalan dengan itu, Menkeu menyampaikan, sudah cukup banyak instrumen fiskal untuk memfasilitasi sektor perumahan. Dia pun berharap upaya tersebut bisa mengerek permintaan pembelian rumah oleh MBR.

Ke depan, sambungnya, Kemenkeu akan terus mengelola APBN termasuk biaya untuk berbagai program. Kemudian, bekerja sama dengan BI, OJK dan Bank Himbara untuk menciptakan creative financing atau pendanaan kreatif berbagai sektor.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya untuk perumahan tapi juga sektor lain," tutup Sri Mulyani.

Backlog Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan, di tengah visi misi dan arahan Presiden Prabowo di bidang perumahan, terdapat backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah.

Kemudian masih ada sekitar 25 juta rumah lebih yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni. Untuk itu, dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar yakni sesuai aturan dan legalitas, dan juga cepat.

"Dan hari ini saya sebagai pemerintah, sebagai bagian dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya di bidang kami, di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa besar dan luar biasa cepat dari Bank Indonesia untuk mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan. Dan di sini menurut kami, Bank Indonesia sangat membantu," ungkapnya.

Lelaki yang akrab disapa Ara ini mencatat setidaknya dalam dua pekan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia, telah dilakukan sebanyak empat kali bertemu tatap muka langsung.

Sementara itu, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diwakili oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan siap memberikan dukungan kepada pemerintah soal kebijakan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Penasihat Presiden: MBG Dan 3 Juta Rumah Tentukan Pertumbuhan Ekonomi 2025

Misbakhun menyampaikan dalam rapat mengenai pembiayaan pembangunan dan renovasi rumah pada program 3 juta rumah yang digelar Kamis (20/2), di Ruang Rapat Menteri Keuangan, ditekankan mengenai persoalan likuiditas.

"Dan hari ini sudah disepakati beberapa hal, di mana dukungan itu butuh dukungan politik dari DPR. Tentunya ini nanti akan menjadi bahan rapat kita di Komisi XI dan tugas Komisi XI adalah menyelesaikan ini secara tuntas, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun tentang dukungan tersebut," kata Misbakhun.

Dia menjelaskan, permasalahan yang coba diselesaikan dari pertemuan tersebut adalah soal likuiditas di sektor perumahan untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Permasalahan likuiditas tersebut terutama menyangkut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Di mana MBR kita, masyarakat berpenghasilan rendah, harus diberi dengan dukungan sektor perumahan yang likuiditasnya bersumber dari dukungan Bank Indonesia," ucap Ketua Komisi XI DPR tersebut.

Dirinya juga akan mengkonsolidasikan kekuatan di Komisi XI DPR untuk memberikan dukungan yang penuh terhadap keinginan pemerintah mewujudkan program perumahan ini.

Selain membahas mengenai dukungan perumahan, Misbakhun juga mendorong dukungan likuiditas untuk hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan hilirisasi pangan, serta program lainnya yang juga membutuhkan dukungan likuiditas.