SPI: Kenaikan NTP Tak Jamin Kesejahteraan Petani

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan nilai tukar petani (NTP) nasional sepanjang Januari 2023 sebesar 109,84 atau naik 0,77% dibandingkan angka bulan Desember 2022.

Kenaikan NTP Nasional pada Januari 2023 itu disebut-sebut karena naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani sebesar 1,4% atau lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani yang naik 0,63%.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) Mujahid Widian menyebutkan pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah sekalipun NTP nasional selalu naik dalam enam bulan belakangan.

"Pemerintah harus merumuskan strategi yang tepat guna menjawab keluhan para petani di berbagai sektor pertanian," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/2).

Menurut dia, kenaikan NTP nasional setiap bulan belum dirasakan secara nyata oleh petani. Kesejahteraan petani di seluruh subsektor pertanian hingga kini masih jauh dari harapan. Artinya, belum ada jaminan atas harga yang layak bagi produksi yang dilakukan petani.

"SPI menilai kesejahteraan belum tercapai dan kondisi ini berlaku diseluruh subsektor pertanian. Hingga saat ini, belum ada jaminan atas harga yang layak bagi produksi petani, padahal risiko yang dihadapi semakin tinggi," ucap dia.

Baca Juga: NTP Januari 2023 Naik, Didukung Kenaikan Harga Beras

Misalnya saja untuk tanaman pangan, Mujahid menyebutkan para petani belum sepenuhnya menikmati kenaikan harga gabah maupun beras. 

Pada situasi yang menjelang panen raya, dia belum melihat upaya pemerintah untuk memperbaiki harga pembelian gabah di tingkat petani.

Di sisi lain, perbaikan harga pembelian gabah itu sangat penting karena kenaikan biaya produksi membuat harga gabah yang digunakan pemerintah saat ini sudah tidak relevan.

"Ini menjadi penyebab serapan beras pemerintah dari petani tidak maksimal dan berdampak pada cadangan pangan pemerintah," kata Mujahid.

Karena itu, perbaikan terhadap harga pembelian di tingkat petani tak sekadar menjamin kesejahteraan petani, tetapi juga demi mencapai serapan pemerintah pada panen raya kali ini.

SPI sendiri sudah melakukan kajian terkait harga pembelian di tingkat petani. Dia mengusulkan agar pemerintah mematok harga pembelian gabah di angka Rp5.600 per kg. 

Angka itu sudah mempertimbangkan berbagai komponen, utamanya biaya modal yang terus dikeluarkan oleh petani.

"Biaya modal yang dikeluarkan oleh petani itu terus meningkat. Untuk jangka pendek, harga pembelian yang kami usulkan sangat penting untuk direalisasikan pemerintah," tuturnya.

Sebagai informasi, catatan BPS menunjukkan terdapat tiga subsektor NTP yang mengalami kenaikan selama Januari 2023, yakni tanaman pangan sebesar 2,07%, hortikultura 1,96%, dan perikanan 0,35%. Sebaliknya, ada dua subsektor yang mengalami penurunan, yakni NTP perkebunan rakyat 0,74% dan peternakan 1,13%.

Pengendalian Inflasi
Lebih lanjut, Mujahid meyakini kenaikan NTP tanaman pangan bisa lebih tinggi apabila pemerintah mampu mengendalikan inflasi. Dalam hal ini, keluarga petani tanaman pangan akan merasakan kenaikan biaya kebutuhan rumah tangga hingga 0,64% dan biaya produksi 0,59%.

Di samping pengendalian inflasi, negara juga wajib hadir dalam memberi perlindungan dan harga pembelian yang layak seiring kenaikan biaya produksi dan perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi.

"Kenaikan harga tanaman pangan akan menjadi beban keluarga petani yang masih membeli beras dan keluarga miskin kota, serta kelas pekerja," imbuh Mujahid.

Baca Juga: Mentan Dorong Bupati dan Petani Gunakan KUR

Karena itu, pemerintah melalui Bulog dan Bapanas wajib menunjukkan kerja keras mereka untuk mengendalikan harga-harga pangan, termasuk sayur mayur. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak dari usaha pertanian mereka.

Soal tren kenaikan NTP, Mujahid mengatakan hal itu tak lepas dari masih tingginya harga tanaman pangan di berbagai wilayah Indonesia. Apalagi soal gabah dan beras, terjadi peningkatan secara bertahap, baik untuk GKP, GKG, ataupun yang luar kualitas.

"Kenaikannya sudah jauh dari harga pembelian pemerintah yang ditetapkan. Misalnya untuk GKP jika mengacu HPP hanya Rp4.200/kg di tingkat petani, sedangkan di Januari 2023 mencapai Rp5.387/kg," jelas dia.