c

Selamat

Sabtu, 15 November 2025

EKONOMI

11 Desember 2023

19:41 WIB

Soal Kongsi TikTok-GoTo, Teten: Patuhi Regulasi dan Berdayakan UMKM

Teten Masduki mengingatkan TikTok dan GoTo untuk mematuhi regulasi dan mengutamakan UMKM di Indonesia dan mematuhi regulasi yang ada.

Penulis: Nuzulia Nur Rahma

Soal Kongsi TikTok-GoTo, Teten: Patuhi Regulasi dan Berdayakan UMKM
Soal Kongsi TikTok-GoTo, Teten: Patuhi Regulasi dan Berdayakan UMKM
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki saat ditemui usai membuka acara Cerita Nusantara, di JCC Senayan, Selasa (28/11). Validnews/Erlinda PW

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengingatkan platform asal China, TikTok untuk mematuhi regulasi dan mengutamakan UMKM di Indonesia setelah menyepakati kemitraan strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia yang diumumkan pada Senin (11/12/2023).

Teten menekankan agar TikTok dan GoTo mematuhi regulasi yang ada di Indonesia, khususnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

"TikTok dan GoTo harus ikut mengembangkan program pemerintah, memberdayakan UMKM kita dan membangun bisnis model yang berkelanjutan," kata Teten dalam pernyataan resminya, Senin (11/12).

Beberapa kebijakan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang menurut Teten harus dipatuhi TikTok dan GoTo, pertama adalah tentang kebijakan multichannel di e-commerce, yakni kepatuhan dengan aturan pemisahan e-commerce dari media sosial. 

⁠”Kedua, TikTok dan GoTo dilarang untuk memberi ruang bagi barang dumping di negara asalnya, atau barang impor dengan harga ekspor yang lebih rendah dibanding negara asalnya. Oleh karena itu, para merchant yang menjual produk impor harus dilengkapi dokumen importasi supaya tidak menjual barang ilegal," ucap dia.

Baca Juga: Tiktok Resmi Gandeng Tokopedia, Investasi Capai US$1,5 Miliar

Ketiga, Teten juga meminta TikTok dan GoTo tidak menjual barang impor yang dokumennya tidak lengkap. Menurutnya barang impor yang dijual di online harus memiliki izin edar dari BPOM, punya SNI, dan memiliki sertifikasi halal. 

"Semua itu perlu dilengkapi untuk melindungi konsumen di Indonesia," kata Teten. 

Keempat, TikTok dan GoTo diminta untuk tidak menjual barang yang harganya berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) dalam negeri. Tujuannya adalah untuk melindungi UMKM produsen dalam negeri.

“Kelima, platform online termasuk TikTok dan GoTo tidak boleh menjual produk sendiri. Ini untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap brand atau produk lokal yang dijual di platform mereka," katanya.

Lebih lanjut, persoalan TikTok yang berinvestasi pada Tokopedia menurut Menteri Teten adalah urusan business to business (B2B) antara TikTok dan GoTo, di mana investasi pada e-commerce memang diperbolehkan, termasuk investasi asing. 

“Kami hanya mengingatkan terkait komitmen dari pihak GoTo yang telah disampaikan pada kami sebelumnya, bahwa mereka memang ingin memprioritaskan produk UMKM,” kata dia.

Baca Juga: TikTok-Tokopedia Kerja Sama, Zulhas: UMKM Bisa Berjualan Lagi

TikTok sebelumnya menghentikan operasional TikTok Shop di Indonesia pada Rabu (4/10/2023) setelah pemerintah melalui Permendag Nomor 31 Tahun 2023  melarang platform dengan model bisnis socio-commerce memfasilitasi transaksi pembayaran di dalam sistem elektroniknya sendiri. 

Dalam pengumuman resminya, GoTo mengungkapkan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia. Fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia secara resmi akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. 

TikTok sendiri telah menginvestasikan lebih dari US$1,5 miliar sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar