Soal Impor KRL, Stafsus Erick Thohir: Kami Nurut Regulator

JAKARTA - Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan pihaknya tak ingin ikut campur lebih jauh soal pembahasan impor KRL bekas di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

"Kami sebagai pelaksana ikut saja apa keputusan yang diambil Kemenperin dan Kemenko Maritim dan Investasi. Yang pasti, kami support yang namanya TKDN, sangat support," tuturnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (15/3).

Meski begitu, dia mengakui bahwa problem yang mendasari urgensi impor KRL bekas adalah peningkatan kapasitas penumpang. Membludaknya penumpang KRL pascapandemi, dia sebut tak dibarengi dengan penambahan jumlah trainset.

Arya menjelaskan, PT KAI sebetulnya sudah punya rencana untuk memesan trainset ke PT INKA pada 2020 lalu. Namun, langkah itu tak dilakukan mengingat ada hambatan pandemi covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat.

Baca Juga: BPKP Matangkan Perencanaan Audit Impor Kereta

Pembatalan pemesanan trainset ke PT INKA, jelasnya, dikarenakan tak ada satupun pihak yang mampu memperkirakan kapan pandemi covid-19 akan berakhir, termasuk PT KAI. Kala itu, PT KAI lebih realistis dan menahan pemesanan trainset.

"Penumpang dibatasi saat corona, uangnya juga tidak ada. Alhasil, 2020 itu merugi, 2021 juga. Lalu, siapa yang berani pesan kereta untuk ekspansi? Tentu tidak ada," ucap Arya.

Padahal apabila PT KAI melakukan pemesanan trainset sejak 2020 lalu, PT INKA butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk menyiapkan semuanya dan akan terpenuhi pada tahun ini.

"Saat Januari 2023, penumpang sudah sesuai proyeksi sebelumnya, sehingga ada lag. Kalau dulu 2020 dipesan, tahun ini sudah selesai," kata dia.

Untuk itu apabila keputusan pemerintah adalah memesan trainset ke PT INKA, maka gerbong-gerbong itu bisa rampung paling cepat tahun 2025 mendatang.

"INKA sudah bilang bisa kasih tahun 2025. Lalu untuk 2023-2024 gimana? Itu lah kami bilang terserah regulator saja, kami BUMN siap," tegas Arya.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim memastikan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta sesegera mungkin.

Dalam keterangan tertulis, Azwad menyebut sejauh ini BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Dalam hal ini, BPKP terus berkoordinasi secara internal maupun dengan kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan audit impor kereta.

"Termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit itu, perkembangan atau update-nya masih dalam tahap pemantapan perencanaan sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," ucap Azwad di Jakarta, Selasa (14/3).

Baca Juga: Pengamat Ingatkan Impor KRL Jangan Kebablasan

Audit itu dilakukan salah satunya atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kepada awak media, Luhut mengatakan audit wajib dijalankan guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan harga.

Dia menuturkan bahwa pemerintah tak ingin lagi mengulangi kesalahan atas impor barang bekas pada masa lampau sehingga perencanaan harus dilakukan secara lebih rinci. 

Hal ini agar negara ke depannya tidak bergantung kepada impor. Apalagi, saat ini program peningkatan penggunaan produk dalam negeri terus digenjot pemerintah.

"Kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit dulu barangnya, jadi barang dibeli tidak melalui tangan ketiga dan harganya benar, tidak ada penyimpangan," tandas Luhut.