BPKP Matangkan Perencanaan Audit Impor Kereta

JAKARTA - Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim memastikan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta.

Dalam keterangan tertulisnya, Azwad menyebut sejauh ini BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Dalam hal ini, BPKP terus berkoordinasi secara internal maupun dengan kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan audit impor kereta.

"Termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit itu, perkembangan atau update-nya masih dalam tahap pemantapan perencanaan sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," ucap Azwad di Jakarta, Selasa (14/3).

Baca Juga: Pengguna Komuter Per Februari Capai 8 Juta

Azwad menambahkan, audit yang dilakukan berupa review atas pengadaan trainset bekas di lingkungan PT KCI tahun 2023. Audit itu utamanya terkait regulasi, teknis, dan keuangan yang dilakukan sesuai permintaan kementerian/lembaga pemohon.

"Dalam perencanaan dan proses audit, akan melibatkan lintas kedeputian, begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta BPKP untuk melakukan audit atas impor KRL bekas. Kepada awak media, Luhut mengatakan audit itu dilakukan guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan harga.

Ia menuturkan bahwa pemerintah tak ingin lagi mengulangi kesalahan atas impor barang bekas di masa lampau sehingga perencanaan harus dilakukan secara lebih rinci. Hal ini agar negara ke depannya tidak bergantung kepada impor. Apalagi, saat ini program peningkatan penggunaan produk dalam negeri terus digenjot pemerintah.

"Kita mau kirim BPKP untuk melakukan audit dulu barangnya, jadi barang dibeli tidak melalui tangan ketiga dan harganya benar, tidak ada penyimpangan," tegasnya, Senin (6/3).

Baca Juga: Pengamat Ingatkan Impor KRL Jangan Kebablasan

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub sendiri telah mendukung upaya peremajaan sarana kereta rel listrik yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia mengingat ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang akan dipensiunkan tahun ini.

Selain karena faktor usia, kebutuhan pengadaan trainset KRL itu muncul untuk mengakomodasi pertumbuhan penumpang. Dalam hal ini, KCI sudah mengajukan surat permohonan impor KRL bekas berusia 28 tahun dari Jepang sejak September 2022 lalu kepada Kementerian Perdagangan.

"Impor (KRL bekas) tetap tahun ini, memang harus dilakukan karena ada 10 rangkaian gerbong yang akan pensiun itu," tegas Menko Luhut.