SKK Migas: Gas RI Bakal Oversupply Pada 2035

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto optimistis industri hulu migas Indonesia bisa mencapai target produksi gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) yang dipatok pada tahun 2030 mendatang.

Optimisme itu tak lepas dari hasil temuan pada lapangan-lapangan migas dewasa ini lebih condong kepada sumber daya gas bumi, seperti di Geng North, Andaman, hingga Masela. Bahkan, dirinya menyebut Indonesia masih oversupply gas dalam kurun 2030-2035.

"Kita yakin untuk pencapaian 2030-2031 12 BSCFD, sehingga sampai 2030-2035 kita yakinkan Indonesia masih oversupply di produksi gas," imbuhnya dalam sebuah sesi diskusi di Jakarta, Rabu (11/9).

Dia merinci saat ini produksi gas Jawa Timur mengalami oversupply 150 MMSCFD. Kelebihan itu tak bisa dialirkan mengingat Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) masih belum selesai secara keseluruhan.

Kemudian di Natuna, SKK Migas mencatat ada kelebihan gas sekitar 100 MMSCFD yang seharusnya bisa disalurkan jika mendapat dukungan dari sisi infrastruktur.

Baca Juga: Bahlil Ingin Pangkas Perizinan Hulu Migas

Dari kondisi itu, Dwi mengungkapkan produksi gas bumi Indonesia saat ini sudah incline sekitar 2% atau berlawanan dengan lifting minyak bumi yang tengah mengalami penurunan atau decline.

"Natuna kita kelebihan gas 100 MMSCFD yang bisa disalurkan, ada potongan kecil pipa yang belum tersambung, ini yang kita kejar. Karena itu, kita sangat yakin incline produksi gas akan sangat baik dengan proyek besar seperti Geng North, Abadi Masela, dan kemudian nanti di Andaman," jelas Dwi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyusun proyek pipa gas dari Aceh hingga Jawa Timur.

Proyek tersebut dijalankan untuk memberi jalan pada daerah-daerah dengan produksi gas yang berlebih kepada daerah lain dengan permintaan yang tinggi.

"Jargas harus kita bangun sebagai bentuk pelayanan dari pemerintah. Kita sedang bangun pipa gas dari Aceh sampai Pulau Jawa sebagai bagian dari instrumen untuk memediasi ketika gas Jawa lebih banyak, kirim ke Aceh atau Sumatra, dan ketika gas Sumatra lebih banyak, bisa kirim ke Jawa," jelas Menteri Bahlil.

Masifikasi program jargas, sambung Bahlil, harus segera dilakukan untuk menekan impor LPG yang semakin besar dari tahun ke tahun. Impor tersebut dijelaskannya telah menguras devisa negara sekitar Rp450 triliun setiap tahunnya.

Baca Juga: Insentif Hulu Migas Bakal Sia-Sia Jika Kontraktor Masih Keluhkan Kebijakan 

"Ini kita harus bangun supaya mengurangi impor karena impor terlalu banyak akan berdampak pada neraca perdagangan, neraca pembayaran, devisa kita bahkan hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih Rp450 triliun untuk membeli minyak dan gas, khususnya LPG," jabar dia.

Sekadar informasi, SKK Migas telah meluncurkan Long Term Planning (LTP) produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) yang awalnya ditargetkan bisa tercapai tahun 2030.

Dwi Soetjipto mengakui untuk target produksi minyak sebesar 1 juta BOPD tidak realistis untuk tercapai mengingat tren penurunan lifting yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, Eks-Direktur Utama PT Pertamina itu menegaskan target produksi 12 BSCFD gas masih sangat relevan untuk digapai mengingat banyaknya temuan gas bumi dari hasil eksplorasi belakangan ini.

"Setelah pandemi kita temukan cadangan gas yang cukup besar dan menjadi proyek yang Alhamdulillah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baik ENI, Mubadala, sama-sama punya tekad mempercepat onstream produksi gas," pungkas Dwi Soetjipto.