Setoran Pertamina Ke Negara Tahun 2023 Merosot  

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatat setoran perseroan kepada pemerintah pada tahun 2023 lalu sebesar Rp304,7 triliun. Angka itu tercatat lebih kecil dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp307,2 triliun.

Adapun setoran perusahaan pelat merah kepada negara itu terdiri dari setoran pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, serta signature bonus.

Dari catatan tersebut, setoran Pertamina terbesar ke negara berasal dari sektor pajak yang mencapai Rp224 triliun atau 74%, disusul PNBP sebesar Rp66 triliun, dan dividen yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebesar Rp9,4 triliun.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengungkapkan pada dasarnya, setoran pajak dari perusahaan selalu menjadi yang terbesar dalam kaitan kontribusi Pertamina untuk pemerintah.

"Kalau PNBP fluktuatif karena terpengaruh oleh ICP. Ketika ICP membesar, PNBP juga membesar," ucap Emma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR di Komplek Senayan, Rabu (12/6).

Baca Juga: Triwulan I 2024, Produksi Migas Pertamina Sentuh 1 Juta Barel

Meski turun, Emma menerangkan setoran Pertamina kepada negara masih tetap terjaga di atas Rp300 triliun dengan rerata pertumbuhan 34% setiap tahun sejak 2020.

Adapun realisasi setoran Pertamina kepada pemerintah tahun 2020 lalu sebesar Rp126,7 triliun, meningkat ke level Rp167,7 triliun pada 2021, lalu meroket menjadi Rp307,2 triliun tahun 2022, dan terakhir sedikit menurun ke angka Rp304,7 triliun pada 2023.

"Ini yang selalu terlihat bahwa kita berkontribusi ke setoran pemerintah dalam dua tahun terakhir selalu di atas Rp300 triliun," imbuhnya.

Lebih lanjut, Emma mengungkapkan dividen sebesar Rp9,4 triliun merupakan keputusan dari pemegang saham. Dia mengakui, angka dividen tidak terlalu besar mengingat capital expenditure (capex) perusahaan yang tinggi.

"Jadi kita pertahankan cash kita diretain di Pertamina karena kemarin saja capex kita Rp100 triliun," ucap Emma.

Baca Juga: Pertamina Bakal Bor 19 Sumur Migas Di Jabar Tahun Ini

Dengan demikian, pemegang saham ia sebut telah mengeluarkan kebijakan menahan cash karena kebutuhan working capital yang sebegitu besar.

Artinya, pemegang saham ingin dividen tetap ada. Tetapi karena kebutuhan Pertamina yang besar, dividen tersebut ditetapkan hanya 13,8% dari laba bersih konsolidasian tahun 2023.

"Itu kebijakan dari pemegang saham untuk bisa mempertahankan kondisi cashflow, liquidity, dan serviceability risk Pertamina terjaga baik," pungkas Emma Sri Martini.