Salurkan KUR Rp184,98 T, Ini Jurus BRI Jaga Kualitas Kredit

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2024 sebesar Rp184,98 triliun. Jumlah ini menjadi yang tertinggi di antara perbankan nasional lainnya. 

Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, penyaluran KUR BRI itu menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia, serta memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya, keberhasilan penyaluran KUR BRI tersebut juga diikuti dengan kualitas kreditnya yang terjaga. Pasalnya, strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI berhasil menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat, yaitu di level 2%. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.

“KUR itu 100% dananya berasal dari bank. Dana bank dihimpun dari masyarakat, deposito, tabungan, dan giro. KUR diberikan kepada masyarakat yang belum bankable, namun feasible. Jadi, ketika terjadi kredit macet, 70% risiko dibayar oleh asuransi, dan 30% ditanggung bank. Dan itu kita sekarang bisa di-manage NPL KUR di sekitar 2%,” ujar Sunarso dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (23/1).

Baca Juga: BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun Bagi Empat Juta UMKM Pada 2024

Sunarso menambahkan, tingkat NPL sebesar 3% pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi. 

Dirinya pun menjelaskan, pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat. 

Selanjutnya, pada tahap mid-end dilakukan maintain. Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit. 

"Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit," imbuhnya.

Sunarso menegaskan, upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja. 

"Dalam hal ini, Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," jelasnya.

Baca Juga: Bahlil Sudah "Colek" Perbankan Untuk Danai Hilirisasi

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menjabarkan, inisiasi tersebut mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. 

Menurutnya, kolaborasi lintas kementerian dan badan menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

"Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan," ujar Menteri Erick, Senin (20/1).