Salurkan Dana KDMP Rp83 Triliun Lewat Himbara, Sri Mulyani: Bunganya Sangat Murah

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp83 triliun di bank Himbara untuk mendukung pengembangan koperasi desa merah putih (KDMP), yang disalurkan melalui skema pinjaman.

Adapun penempatan dana ini dilakukan sebagai bentuk substitusi atau pendukung, dari menurunnya dana desa yang dialokasi pemerintah dalam RAPBN 2026 yang sebesar Rp60 triliun saja, atau turun dari tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun.

Selain itu, menurutnya, pinjaman yang disalurkan untuk pengembangan desa melalui KDMP tersebut juga akan diberikan dengan bunga yang terbilang kecil, yakni di kisaran 6%.

Baca Juga: Sah, Menkeu Alokasikan Rp16 T Untuk Dukung Kopdes Merah Putih

“Jadi (dana) desa yang Rp60 triliun masih ada lagi Rp83 triliun dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif. Dan kegiatan ini didanai dengan memang pinjaman, tapi pinjamannya sangat berbunga murah yaitu 6% melalui dana yang diletakkan oleh pemerintah di Bank-Bank Himbara,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (2/9).

Menkeu bahkan menggarisbawahi, alokasi dana desa 2026 dengan pinjaman melalui bank Himbara jika dijumlah mencapai Rp143 triliun, di mana jumlah tersebut melampaui transfer ke daerah (TKD) dalam bentuk dana desa yang di tahun sebelumnya.

“Kalau ditambahkan keduanya, jumlahnya sudah jauh melebihi angka TKD transfer dana desa tahun lalu yang Rp70 triliun. Jadi dalam hal ini desa mendapatkan manfaat langsung jauh lebih besar dari APBN,” tambahnya.

Bendahara Negara juga merinci, dana yang diberikan ke desa nantinya bisa digunakan untuk membangun jalan desa, embung, posyandu, BLT dan drainase. Namun, dirinya juga mengingatkan, berbagai pembangunan yang dimaksud juga akan mendapat bantuan dana dari anggaran belanja pemerintah pusat.

Baca Juga: Mendes Sebut Dana Desa Tetap Cair Tanpa Ada Kopdes Merah Putih

Sebab itu, Menkeu Sri meminta berbagai pihak untuk melihat alokasi dana TKD secara keseluruhan dari APBN, di mana anggaran negara dipastikan tetap berpihak kepada daerah dan desa.

Hanya saja, Menkeu menegaskan ke depan penyalurannya dapat dilakukan melalui program nasional, baik di Kementerian/Lembaga melalui TKD itu sendiri, maupun melalui Danantara dalam hal ini BUMN maupun program dan misi khusus lainnya.

“Kita akan menjaga, kita harapkan masing-masing desa akan menjaga koperasinya ini agar bisa hidup, berkembang, dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tutup Menkeu Sri.