RI Butuh Ribuan Triliun Untuk Proyek Kelistrikan Sampai 2034

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut investasi yang dibutuhkan untuk proyek ketenagalistrikan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 mencapai kisaran Rp1.000 triliun.

Angka itu terbagi menjadi Rp400 triliun untuk membangun jaringan transmisi sekitar 48.000 km2, serta Rp600 triliun-Rp700 triliun untuk proyek pembangkit listrik.

"Kalau untuk jaringannya butuh kurang lebih sekitar Rp400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya itu sekitar Rp600 triliun-Rp700 triliun," ucap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (15/1).

Bahlil pun telah mensosialisasikan RUPTL yang telah dibahas bersama PT PLN kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan dalam sebuah rapat tertutup di Kantor Kementerian ESDM.

Baca Juga: Wamen BUMN: RUPTL Akan Diputus Januari Dan PLN Tambah Kapasitas 71 GW

Sebagian besar pendanaan untuk proyek kelistrikan itu, jelas Menteri Bahlil, bakal berasal dari dalam negeri, tetapi di luar dana APBN.

"Enggak dari APBN. Ini kan bisa dari Power Purchase Agreement (PPA) dan bisa dari Independent Power Producer (IPP), IRR-nya kan juga bagus," jabar dia.

Lebih lanjut, Bahlil juga menjelaskan pemerintah lewat RUPTL 2025-2034 mendorong penggunaan listrik yang berbasis pada energi baru dan terbarukan (EBT).

"Dalam pembahasan RUPTL 2025 sampai dengan 2034 itu kita sudah lebih mendorong pada memakai EBT secara mayoritas, sekitar 60%," katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani, Erick Thohir, Dan Bahlil Bahas RUPTL 2025-2034

Karena itu, dibutuhkan proyek jaringan transmisi sekitar 48.000 km2. Diakui Bahlil, Internal Rate of Return (IRR) atas proyek supergrid tersebut hanya di angka 3%-4%, sehingga harus ada koordinasi dan diskusi bersama Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.

Eks-Ketua Umum HIPMI itu mengatakan di dalam perencanaan, butuh tambahan sekitar 70 GW pembangkit listrik berbasis EBT guna mendukung ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang dikumandangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita buat perencanaannya agak fleksibel. Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya, pengadaan power plant itu tergantung kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan dan kita sudah menyiapkan sampai target 8%," pungkas Bahlil Lahadalia