RI Butuh Investasi Rp10.000 T Untuk Bangun Infrastruktur Sampai 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memerlukan investasi sekitar US$625 miliar, atau setara Rp10.146 triliun (kurs Rp16.240/dolar AS) untuk pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2025 hingga 2026.

Sementara itu, anggaran yang dimiliki pemerintah baik APBN/APBD hanya mampu memenuhi 40% dari dana investasi yang dimaksud.

"Total kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2025 hingga 2026 diperkirakan sekitar US$625 miliar. Anggaran pemerintah (pusat) dikombinasikan dengan anggaran pemerintah daerah akan mencakup sekitar 40%," ujarnya dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6).

Baca Juga: Mendagri Sebut Pemda Berperan Dalam Pembangunan Infrastruktur

Menurutnya, dana investasi tersebut dibutuhkan guna pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka membangun konektivitas di berbagai penjuru Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga dapat membuka akses ekonomi.

Dengan kondisi yang ada, Menkeu Sri menegaskan Indonesia saat ini sedang menghadapi kesenjangan pembiayaan yang juga menjadi permasalahan utama. Ditambah lagi, kondisi perekonomian global saat ini juga menambah kesulitan dalam lanskap keuangan bagi pembangunan infrastruktur.

Sebab itu, dirinya menyebut dibutuhkan partisipasi sektor swasta dan juga dukungan dari banyak mitra guna mendukung terciptanya mekanisme pembiayaan yang inovatif.

Lebih lanjut, Menkeu Sri kembali mengakui bahwa membangun infrastruktur dalam skala dan kecepatan yang dibutuhkan bagi negara dengan ekonomi berkembang sangat sulit. Hal ini, menurutnya, membutuhkan sumber daya pembiayaan yang besar.

Pentingnya Pendanaan dan Pembiayaan
Membahas lebih dalam, Sri Mulyani menegaskan dalam pengembangan infrastruktur sejatinya dibutuhkan dua hal baik pendanaan (funding) maupun pembiayaan (financing) yang sepenuhnya berbeda, namun saling berkaitan erat.

Perlu dipahami oleh pemodal swasta, Menkeu Sri menyebut pendanaan didefinisikan sebagai siapa yang pada akhirnya membayar layanan yang disediakan oleh infrastruktur. Sementara di sisi pembiayaan, lebih kepada siapa yang menyediakan modal awal untuk membangun proyek.

"Jika sebuah proyek tidak memiliki rencana pendanaan yang kredibel, artinya tidak jelas siapa yang akan membayar, tidak masalah seberapa mewah struktur pendanaannya. Para investor akan tersenyum sopan, mengangguk, dan pergi," imbuhnya.

Baca Juga: Dukung Sektor Infrastruktur, Ini Deretan Proyek Yang Didanai BNI

Menkeu Sri mengatakan, solusi nyata dalam pembangunan infrastruktur terletak pada pemilihan proyek yang tepat, persiapan proyek, nilai yang kredibel, dan saat dibutuhkan adanya transparasi dan kinerja yang terukur.

Sebab itu, dirinya mengajak berbagai pihak termasuk pihak swasta untuk bekerja sama membangun infrastruktur dengan membangun kemitraan yang diharapkan dapat saling menguntungkan.

"Kita semua akan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia, untuk mencapai tujuan kita menjadi negara yang makmur dan berkeadilan, karena infrastruktur jelas sangat, sangat penting," pungkasnya.