EKONOMI
11 Desember 2024
13:40 WIB
Rezim Prabowo Butuh Investasi Rp13.528 T Untuk Gapai Pertumbuhan Ekonomi 8%
Indonesia perlu dukungan investasi senilai Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan. Pemerintah optimistis memperkirakan rerata pertumbuhan investasi Indonesia bisa konsisten mencapai double digit.
Penulis: Aurora K MÂ Simanjuntak
Editor: Khairul Kahfi
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan Indonesia perlu dukungan investasi senilai Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan dalam Rakornas Investasi 2024, Jakarta, Rabu (11/12). Dok tangkapan layar
JAKARTA - Rezim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Untuk mewujudkan itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, Indonesia perlu dukungan investasi senilai Rp13.528 triliun dalam lima tahun ke depan.
Dia meyakini, investasi menjadi motor penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar itu. Pemerintah juga optimistis memperkirakan, rerata pertumbuhan investasi Indonesia bisa konsisten mencapai double digit dalam pemerintahan Prabowo.
"Diperkirakan pada lima tahun ke depan, rata-rata pertumbuhan investasi 16,75% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut (8%), dan dibutuhkan investasi total selama lima tahun ke depan Rp13.528 triliun," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024, Jakarta, Rabu (11/12).
Baca Juga: Kebut Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pemerintah Dorong Sektor Manufaktur
Adapun realisasi investasi Indonesia hingga kuartal III/2024 atau sepanjang Januari-September 2024 telah mencapai Rp1.261,43 triliun. Capaian ini sudah menembus target investasi dalam Renstra senilai Rp1.239,3 triliun, kendati baru terealisasi 76,45% dari target yang dipatok presiden senilai Rp1.650 triliun.
Rosan menyampaikan, pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mendatang mencapai Rp1.906 triliun. Kemudian naik lagi menjadi Rp2.200 triliun pada 2026. Ia meyakini, target investasi yang diberikan kepada pihaknya akan terus meningkat.
"Jadi ini adalah tugas yang tidak mudah, yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian, seluruh badan, juga sampai provinsi, kabupaten, kota dalam mewujudkan target yang sudah dicanangkan," katanya.
Meski menantang, Rosan menatap positif, pihaknya bisa mendatangkan investasi. Mengingat, pertumbuhan ekonomi pada akhir 2024 diperkirakan bisa berada di level 5%, yang kemudian diproyeksikan bisa naik ke level 5,1-5,2% pada 2025.
Selain itu, World Bank dalam laporan East Asia and the Pacific Economic Update yang dirilis pada 8 Oktober 2024 memprediksi, RI mampu bertumbuh baik hingga tahun-tahun ke depannya.
Dengan kata lain, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi para calon investor yang mau menanamkan modal di tanah air. Rosan juga menilai, investor akan makin berminat apabila pemerintah memperbaiki beberapa aspek untuk memudahkan investasi mereka.
"Tentunya, masih terdapat banyak ruang perbaikan dalam menciptakan investasi yang lebih kondusif," tuturnya.
Kepala BKPM mencontohkan, pentingnya penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha bagi para investor. Kemudian, memangkas tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam proses penerbitan izin usaha.
Untuk mengatasi hal tersebut, sambung Rosan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Kementerian/Lembaga akan merevisi beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya, penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Investasi Berorientasi Ekspor Dan Berkelanjutan
Rosan menjelaskan, hal itu bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum melalui penegasan distribusi kewenangan dan penerapan prinsip fiktif positif berdasarkan perjanjian formal antara penyedia layanan (Service Level Agreement/SLA).
Menurutnya, menjalankan upaya tersebut perlu kerja sama penuh antar 18 kementerian/lembaga selaku mitra BKPM. Dia berharap, jajaran perangkat negara bisa mematuhi SLA yang sudah ada.
"Karena dalam kenyataannya, selama ini kita sudah sepakat dalam jangka waktu tertentu, tapi itu sangat-sangat melewati (terlambat). Jadi memberikan ketidakpastian kepada dunia usaha. Ini yang akan kita lakukan, harapannya akan memberikan kepastian," ucap Rosan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, Indonesia membutuhkan investasi jumbo sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi hingga 8%.
Menurutnya, mendatangkan investasi senilai Rp13.528 triliun hingga 2029 juga bukan perkara mudah. Oleh karena itu, ia mendorong BKPM agar bisa mencapai target yang dipatok presiden tersebut.
"Target tahun depan (2025) Rp1.900 triliun dan depannya (2026) Rp2.200 triliun. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya lihat semua sudah berfoto bersama Menteri Investasi, kalau sudah berfoto bersama saya yakin ini maka target Rp2.200 bisa tercapai," kata Airlangga.
Dia meyakini, investasi menjadi motor penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar itu. Pemerintah juga optimistis memperkirakan, rerata pertumbuhan investasi Indonesia bisa konsisten mencapai double digit dalam pemerintahan Prabowo.
"Diperkirakan pada lima tahun ke depan, rata-rata pertumbuhan investasi 16,75% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut (8%), dan dibutuhkan investasi total selama lima tahun ke depan Rp13.528 triliun," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024, Jakarta, Rabu (11/12).
Baca Juga: Kebut Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pemerintah Dorong Sektor Manufaktur
Adapun realisasi investasi Indonesia hingga kuartal III/2024 atau sepanjang Januari-September 2024 telah mencapai Rp1.261,43 triliun. Capaian ini sudah menembus target investasi dalam Renstra senilai Rp1.239,3 triliun, kendati baru terealisasi 76,45% dari target yang dipatok presiden senilai Rp1.650 triliun.
Rosan menyampaikan, pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mendatang mencapai Rp1.906 triliun. Kemudian naik lagi menjadi Rp2.200 triliun pada 2026. Ia meyakini, target investasi yang diberikan kepada pihaknya akan terus meningkat.
"Jadi ini adalah tugas yang tidak mudah, yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh kementerian, seluruh badan, juga sampai provinsi, kabupaten, kota dalam mewujudkan target yang sudah dicanangkan," katanya.
Meski menantang, Rosan menatap positif, pihaknya bisa mendatangkan investasi. Mengingat, pertumbuhan ekonomi pada akhir 2024 diperkirakan bisa berada di level 5%, yang kemudian diproyeksikan bisa naik ke level 5,1-5,2% pada 2025.
Selain itu, World Bank dalam laporan East Asia and the Pacific Economic Update yang dirilis pada 8 Oktober 2024 memprediksi, RI mampu bertumbuh baik hingga tahun-tahun ke depannya.
Dengan kata lain, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi para calon investor yang mau menanamkan modal di tanah air. Rosan juga menilai, investor akan makin berminat apabila pemerintah memperbaiki beberapa aspek untuk memudahkan investasi mereka.
"Tentunya, masih terdapat banyak ruang perbaikan dalam menciptakan investasi yang lebih kondusif," tuturnya.
Kepala BKPM mencontohkan, pentingnya penyederhanaan dan percepatan proses perizinan berusaha bagi para investor. Kemudian, memangkas tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam proses penerbitan izin usaha.
Untuk mengatasi hal tersebut, sambung Rosan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Kementerian/Lembaga akan merevisi beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya, penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Investasi Berorientasi Ekspor Dan Berkelanjutan
Rosan menjelaskan, hal itu bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum melalui penegasan distribusi kewenangan dan penerapan prinsip fiktif positif berdasarkan perjanjian formal antara penyedia layanan (Service Level Agreement/SLA).
Menurutnya, menjalankan upaya tersebut perlu kerja sama penuh antar 18 kementerian/lembaga selaku mitra BKPM. Dia berharap, jajaran perangkat negara bisa mematuhi SLA yang sudah ada.
"Karena dalam kenyataannya, selama ini kita sudah sepakat dalam jangka waktu tertentu, tapi itu sangat-sangat melewati (terlambat). Jadi memberikan ketidakpastian kepada dunia usaha. Ini yang akan kita lakukan, harapannya akan memberikan kepastian," ucap Rosan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, Indonesia membutuhkan investasi jumbo sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi hingga 8%.
Menurutnya, mendatangkan investasi senilai Rp13.528 triliun hingga 2029 juga bukan perkara mudah. Oleh karena itu, ia mendorong BKPM agar bisa mencapai target yang dipatok presiden tersebut.
"Target tahun depan (2025) Rp1.900 triliun dan depannya (2026) Rp2.200 triliun. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya lihat semua sudah berfoto bersama Menteri Investasi, kalau sudah berfoto bersama saya yakin ini maka target Rp2.200 bisa tercapai," kata Airlangga.
