21 Juni 2023
18:52 WIB
Penulis: Yoseph Krishna
SURABAYA - Menyikapi ketersediaan dan melambungnya harga LPG 3 kg pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur, Pertamina Patra Niaga memastikan stok dalam rantai distribusi hingga ke pangkalan resmi dalam keadaan aman.
Belakangan ini, masyarakat kerap mengeluhkan soal harga dan ketersediaan di level pengecer maupun toko kelontong yang notabene sudah berada di luar kewenangan Pertamina untuk melakukan pengawasan maupun penertiban.
Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi pun mengingatkan agar pemda dan pemangku kepentingan agar bergerak cepat guna mencegah pihak-pihak yang sengaja menciptakan situasi sedemikian rupa untuk mendapat keuntungan.
Di sisi lain, Ahad juga menegaskan agar masyarakat tidak perlu resah. Dia mengimbau masyarakat supaya membeli 'tabung ijo' di pangkalan resmi milik Pertamina atau SPBU terdekat guna mendapatkan stok yang selalu tersedia.
"Cara termudah adalah membeli di pangkalan resmi atau SPBU terdekat agar mendapat stok yang selalu tersedia dengan harga yang sesuai HET sebesar Rp16 ribu yang ditetapkan Gubernur Jatim," imbuh Ahad dalam keterangan resmi dari Surabaya, Rabu (21/6).
Baca Juga: Hingga Mei 2023, Realisasi Penyaluran Elpiji 3 Kg Capai 41%
Saat ini, seluruh desa atau kelurahan di Jawa Timur ia katakan minimal memiliki satu pangkalan resmi LPG dari Pertamina. Apalagi, perusahaan pelat merah itu sejak 2017 punya program One Village One Outlet (OVOO) LPG yang capaiannya mencapai 100% di Provinsi Jawa Timur.
"OVOO LPG di Jawa Timur sudah 100% sehingga tidak ada alasan lagi orang susah cari LPG karena desanya pasti ada pangkalan," ucapnya.
Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 39.931 pangkalan LPG resmi. Untuk ketersediaan stok yang ia sebut aman, berada di kisaran 24.377 metrik ton dengan konsumsi harian mencapai 4.677 meterik ton.
Adapun fungsi pangkalan LPG ialah melayani konsumen pada tingkat akhir atau pengguna secara langsung. Ahad mengilustrasikan pangkalan dan pengecer sama halnya dengan SPBU dan penjual bensin eceran.
"Sayangnya masih banyak warga yang mengeluh di level pengecer tidak ada (stok) dan enggan ke pangkalan resmi dengan alasan jaraknya jauh. Padahal, di desanya terdapat pangkalan resmi yang stoknya selalu tersedia dengan harga yang sesuai HET," jabar Ahad.
Asal tahu saja, beberapa wilayah di Jawa Timur belakangan ini mengalami peningkatan permintaan dan kekurangan stok LPG di level pengecer. Sejumlah pemda pun melakukan sidak, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk di Kelurahan Payaman serta Kelurahan Klurahan.
Ahli Muda Pengujian Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Nanang Trisno S menegaskan bahwa kondisi pasokan LPG 3 kg di pangkalan resmi di wilayahnya dalam kondisi sangat aman.
"Kami ingatkan agar masyarakat membeli langsung ke pangkalan resmi yang terdapat di masing-masing kelurahan," tegas Nanang.
Sidak juga dilakukan oleh Pemkot Malang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang bersama Pertamina Rayon Malang Raya. Beberapa pangkalan LPG yang dikunjungi mencakup pangkalan di Kawasan Mergan, Kawasan Kasin, dan beberapa usaha kuliner di Jalan Bendungan Sutami.
Baca Juga: Per 1 Januari 2024, LPG 3 Kg Hanya Boleh Dibeli Konsumen yang Terdata
Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Kota Malang Eny Handayani menjelaskan dari hasil pantauan, distribusi gas dari Pertamina ke pangkalan resmi berjalan normal sesuai alokasi. Namun demikian, TPID Kota Malang menemukan penggunaan 'tabung ijo' yang tidak sesuai peruntukkan.
"Kami sudah melihat di dua pangkalan, di daerah Kasin dan Mergan. Salah satunya Pangkalan Restu Jaya, dan kedua adalah pangkalan Pak Bambang. Dua-duanya terpantau cukup aman, tidak ada kelangkaan LPG 3 Kg," paparnya.
Jika dilihat dari sisi pasokan, ketersediaan LPG 3 kg dia sebut masih cukup mengingat masing-masing pangkalan masih menerima stok normal dalam dua hingga tiga hari belakangan, yakni di kisaran 100 tabung.
Atas kelangkaan yang terjadi, Eny menduga terdapat penjualan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran di level pengecer. Sebagai informasi, LPG 3 kg merupakan LPG bersubsidi yang tidak semestinya dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke atas.
"Dalam sidak kemarin juga ditemukan beberapa usaha kuliner yang terpantau menggunakan LPG 3 Kg. Kami bersama Pertamina langsung memberi imbauan untuk mengganti penggunaan gas bersubsidi tersebut," tandas Eny Handayani.