01 Maret 2023
10:05 WIB
TOKYO – Progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir Februari 2023 telah mencapai 22%. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti di Tokyo, Selasa (28/2),
"Kita telah membangun Istana dan kemudian juga membangun kantor kemenko. Empat-empatnya sudah kita bangun dengan sistem sharing office terlebih dahulu," kata Diana di Tokyo, Jepang.
Ia menuturkan, jalan penghubung, jalan provinsi maupun jalan distrik juga diklaim telah dibuat.
Fasilitas pokok, layaknya penyediaan air, bendungan, serta pengadaan kawasan pembuangan akhir sampah, juga telah disediakan.
Saat ini, menurut dia, proses pembangunan masuk pada tahap pengadaan jalan tol.
Pembuatan jalan bebas hambatan ini ditujukan untuk mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan menuju IKN Nusantara, yang kelak bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit.
"Ini untuk meyakinkan bahwa Indonesia telah membangun Ibu Kota Nusantara. Ini juga akan mempermudah investor karena infrastrukturnya sudah siap," kata Diana.
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menjelaskan sejumlah Anggota Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) akan melihat langsung perkembangan pembangunan di lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada 2024.
Baca Juga: PUPR: Ini Lima Tantangan Penyediaan Hunian Di IKN
Kunjungan delegasi bisnis dari Negeri Sakura ke IKN ini menjadi tindak lanjut penawaran investasi yang telah diajukan Indonesia kepada Jepang, di Tokyo, pada Selasa.
"Dalam waktu dekat akan ada delegasi dari Keidanren ke Indonesia, ke IKN, yang dipimpin Rachmat Gobel," kata Dhony.
Menurut dia, peluang kerja sama Indonesia-Jepang dalam mengembangkan IKN terbuka di sejumlah bidang, di antaranya reforestasi, infrastruktur, maupun pengelolaan perumahan.
"Jepang banyak sekali terlibat proyek infrastruktur di Indonesia dan sudah berjalan dengan sejarah yang panjang dan baik, sehingga konektivitas tiga kota yang akan menjadi superhub di IKN ini bisa jadi peluang kerja sama," terang Dhony.
Jepang juga berpengalaman mengelola hutan secara berkelanjutan, sehingga bisa dihubungkan pula dengan proyek-proyek "hijau" di IKN.
Dhony menambahkan pengadaan air bersih, pengolahan limbah, serta pengelolaan dan pengadaan perumahan juga menjadi hal menarik yang dapat dikolaborasikan dengan Jepang.
"Jadi tidak ada batasan kerja sama yang kami tawarkan kepada Jepang, sektor apapun kami terbuka," kata dia.
Disambut Baik Pengusaha Jepang
Duta Besar Indonesia (Dubes) untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan kali ini tawaran yang diajukan Indonesia terkait IKN disambut baik pengusaha Jepang.
"Karena kemarin Jepang itu hanya dipaparkan rencana-rencananya saja. Tapi paparan kali ini sudah ada progres jadi mereka sambut baik," ungkap Heri.
Pemerintah Indonesia mengajak Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) untuk berinvestasi di IKN, Kalimantan Timur pada pertemuan yang digelar di Tokyo, Selasa.
Pertemuan itu dihadiri 90 investor di antaranya dari bidang keuangan, properti, dan infrastruktur.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan kerja sama dengan skema public private partnership (PPP) kepada Jepang, untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.
"Kami memang merencanakan pembangunan IKN satu-dua tahun ini intensif. Jadi memang tidak mungkin APBN bisa melaksanakan itu saja, tetapi juga dibutuhkan project PPP," kata Menhub di Tokyo, Selasa.
Mekanisme PPP yakni kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam menyediakan infrastruktur bagi kepentingan umum, sudah pernah dilakukan Jepang.
Baca Juga: Ada IKN, Pusat Bisnis Jakarta Akan Merosot? Ini Kata Pengamat
Salah satunya proyek "Power Plant" di Jawa Tengah yang merupakan kerja sama antara Japan Bank for International Cooperation dengan Indonesia.
Skema tersebut diharapkan dapat kembali diberlakukan di sejumlah proyek besar di bidang transportasi, yang sudah dirancang untuk dibangun di IKN.
Salah satunya rel kereta api sepanjang 162 kilometer serta bandara dengan panjang landasan pacu hingga 3.000 meter.
Bandara yang nanti berjarak 40 kilometer dari pusat kota IKN itu diharapkan dapat digunakan untuk pesawat terbesar.
Sejauh ini, tawaran kerja sama dengan Jepang oleh Menhub baru berupa mempresentasikan proyek-proyek transportasi di IKN.
Menhub berharap ada sesi pertemuan yang lebih detail dengan para pengusaha Jepang.
Gagasan Menhub Budi Karya untuk menggandeng Jepang mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.
"Karena saya tahu Jepang memiliki konsep yang bagus terhadap pembangunan, termasuk konsep "smart city". Konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan kualitas air dan kualitas udara juga," kata Rachmat Gobel.