PUPR: Ini Lima Tantangan Penyediaan Hunian Di IKN

JAKARTA - Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto memaparkan lima tantangan yang dihadapi dalam menyediakan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Terdapat sejumlah tantangan yang kami hadapi dalam pelaksanaan penyediaan hunian di IKN dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang sangat besar," kata Iwan dalam webinar "Kebijakan Pemerintah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dan Peran Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dalam Mendukung Program Pemenuhan Perumahan" yang dipantau, Jumat (17/2), dilansir dari Jakarta.

Tantangan pertama, perihal teknologi konstruksi, yakni kebutuhan teknologi ramah lingkungan untuk memenuhi key performance indicator (KPI) IKN dan clean construction.

"Tantangan untuk pengembangan teknologi konstruksi. Jadi, bagaimana menciptakan teknologi konstruksi menjawab kebutuhan teknologi yang ramah lingkungan tentunya dengan menggunakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang optimal," ujar Iwan.

Baca Juga: Kepala LKPP Dukung Keterlibatan Swasta dalam Proyek Pembangunan IKN

Lalu, kebutuhan teknologi yang mempercepat proses konstruksi untuk memastikan ketersediaan hunian dalam jumlah masif sesuai target waktu. Saat ini, pembangunan rusun menggunakan teknologi modular.

"Karena itu, saya juga menantang rekan-rekan insinyur seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologi pracetak modular bahkan modular juga bisa yang bersifat volumetrik terutama untuk gedung bisa terus dikembangkan," tuturnya.

Tantangan kedua ialah dukungan supply chain. "Tentunya kami membutuhkan dukungan supply chain ini yang efektif dalam rangka pemanfaatan resources yang ada di Kalimantan serta memaksimalkan TKDN itu sendiri," ujar Iwan.

Berikutnya, tantangan ketiga soal pendanaan non-APBN. Dia menyebutkan anggaran dari pemerintah hanya sebesar 20% dari penganggaran pembangunan IKN itu sendiri.

“Sehingga kami membutuhkan creative financing untuk mendanai pembangunan IKN," ungkap Iwan.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas sendiri, namun juga memberikan ruang bagi investor untuk dapat terlibat pembangunan di sana. Keterlibatan swasta ini tidak hanya di sektor perumahan, namun juga sektor lainnya.

Lalu, tantangan keempat terkait dengan integrasi pembangunan. Integrasi ini diperlukan mengingat pembangunan dilakukan multisektor secara besar-besaran dan dilaksanakan secara paralel juga.

“Jadi, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan sebagainya juga sangat kami harapkan," kata Iwan.

Baca Juga: Ada IKN, Pusat Bisnis Jakarta Akan Merosot? Ini Kata Pengamat

Tantangan terakhir ialah perlu adanya dashboard pemantauan pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman di IKN.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) perlu menyusun satu peta yang memuat penahapan pembangunan dan progres konstruksi semua sektor secara real time sebagai dashboard integrasi pembangunan IKN dan sumber informasi bagi investor.

"Jadi, dengan teknologi 4.0 yang menuju 5.0 saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu kami pastikan integrasi pembangunannya, pemantauan progres secara real time serta memberikan informasi dasar bagi investor," ucap Iwan.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Bambang Susantono menjelaskan saat ini ada tiga investor yang siap membangun hunian di IKN, yaitu Konsorsium CCFG Corp. dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan investasi sebesar Rp30,8 triliun.

Selain itu, ada Korea Land and Housing Corp dengan investasi Rp8,65 triliun dan PT Summarecon Agung Tbk. sebesar Rp1,67 triliun. Melalui investasi tersebut nantinya akan dibangun 184 tower hunian dengan kapasitas 14.500 jiwa dan direncanakan akan selesai pada akhir 2024.