Proyek Awal Air Bersih di Jakarta Dapat Sindikasi Kredit Rp8 Triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi menandatangani perjanjian fasilitas sindikasi kredit antara PT Air Bersih Jakarta (ABJ) dan lembaga perbankan serta institusi keuangan. Dalam peresmiannya disebutkan perjanjian pendanaan ini mengucurkan dana sebanyak Rp8,874 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan nantinya proyek ini bisa membantu pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan masyarakat yang menggunakan air tanah dalam keperluannya sehari hari.

Menurut pengamatannya, upaya ini adalah bagian dari environmental remediation (perbaikan lingkungan) Jakarta, yang permukaan tanahnya telah turun 12-18 cm per tahun karena over-extraction atau penyedotan berlebihan air tanah. 

"Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi melarang warga masyarakat (untuk tidak mengambil air tanah). Kecuali sudah bisa menyuplai air bersih ini kepada rakyat Jakarta," kata Basuki, Senin (20/2).

Baca Juga: PUPR Kembangkan KPBU Bidang Air Minum

Pembangunan akses perpipaan air minum ini dilakukan sebab DKI Jakarta memiliki tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah. 

Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan perpipaan air minum yang saat ini cakupan pelayanannya masih 65%. Dibutuhkan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik pada 2030 untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100%. 

Pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.

Sementara itu, pada sisi hilir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian- Serpong, menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 triliun. 

“Pada hari ini, pembiayaan sisi hilir akan diwujudkan melalui penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Sindikasi Kreditur untuk 2 tahun pertama dengan biaya modal sebesar Rp12 triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp8,8 triliun dan ekuitas pemegang saham,” tambah Menteri Basuki.

Basuki berharap dengan penandatanganan fasilitasi kredit ini, dapat meningkatkan pelayanan air minum di DKI Jakarta, serta mendukung iklim investasi Indonesia, khususnya bidang air minum. 

“Saya ucapkan selamat pada dan terima kasih pada Sindikasi Kreditur sudah mendukung proyek Pemerintah Indonesia untuk melayani rakyat melalui skema KPBU ini. Saat ini cakupan pelayanan perpipaan air minum masih 65%, dan dengan 3 proyek tersebut mudah-mudahan target 100% pada tahun 2030 dapat tercapai,” jelas Menteri Basuki.

Baca Juga:PUPR Garap SPAM Sembalun Di Kawasan Rinjani

CEO PT Moya Indonesia Mohamad Selim berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. 

“Penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dan 8 konsorsium keuangan merupakan awal dari milestone project SPAM DKI Jakarta. Terdapat perencanaan bahwa pada 2 tahun pertama, kami akan membangun 2500 km pipa yang melayani 350.000 Sambungan Rumah (SR). Kalau tidak ada halangan yg berarti, April kita akan memulai pekerjaan ini,” jelas Mohamad Selim.

Sementara, Direktur Bank BCA Tbk Antonius Widodo Mulyono yang menjadi leader lembaga perbankan dalam proyek ini mengatakan, sektor finansial berkomitmen untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dasar Pemerintah Indonesia, termasuk di luar proyek air minum.

“Terima kasih kepada semua stakeholder yang terlibat dalam proyek ini, kami mewakili sektor finansial siap dari sisi financial support, dan kami berharap proyek ini dapat berjalan sesuai rencana,” tandas Antonius.

Sebagai informasi, sejumlah pihak perbankan yang turut serta dalam sindikasi kredit itu antara lain, yakni Bank BCA, Bank OCBC, OCBC NISP, Bank BTN, Bank BTPN, PT SMI, serta KB Bukopin.