PUPR Kembangkan KPBU Bidang Air Minum

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) guna mewujudkan target 10 juta sambungan rumah (SR) terhubung akses air minum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna meyakini inovasi pembiayaan lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan solusi terbaik guna mewujudkan target tersebut tanpa membebani APBN dan APBD.

Dalam keterangan tertulisnya, Dirjen Herry TZ menjelaskan bahwa inovasi pembiayaan infrastruktur air minum dengan sistem Source to Tap terus didorong guna menghadirkan solusi berkelanjutan terhadap proyek KPBU.

"Prinsipnya, proyek penyediaan air minum dengan skema Source to Tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timeline-nya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir," ujar Herry di Jakarta, Jumat (4/11).

Selain sistem yang terintegrasi antara hulu dan hilir, Herry juga mengatakan prinsip Source to Tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan menekan risiko interface dengan desain pembangunan yang lebih optimal dan efisien.

"Pembiayaan juga menjadi satu untuk proyek unsolicited dan mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited," ucap dia.

Dengan begitu, badan usaha akan mendapatkan kepastian investasi mengingat perencanaan hingga implementasi proyek akan terintegrasi. 

Setelahnya, barulah ada sejumlah penyesuaian sehingga layanan terhadap masyarakat tetap optimal seiring dengan investasi yang menjanjikan.

Sebagai informasi, pendekatan pembiayaan Source to Tap untuk penyediaan air minum salah satunya diterapkan pada pembangunan SPAM Ir. H. Djuanda atau Jatiluhur II di Jawa Barat dengan memanfaatkan sumber air dari Waduk Jatiluhur berkapasitas 7.000 liter/detik.

"Manfaat proyek SPAM Jatiluhur II itu ialah memperluas layanan air bersih 5% untuk DKI Jakarta, 10% Kota Bekasi, 11% Kabupaten Bekasi, dan 9% Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Merujuk pada RPJMN 2020-2024, Herry menambahkan kebutuhan dana dalam rangka perwujudan target 10 juta SR SPAM mencapai Rp123,4 triliun. 

Di sisi lain, porsi APBN dalam periode tersebut diproyeksi hanya mampu menutup 17% atau sekitar Rp21 triliun.

"Sedangkan APBD menutup 13% atau Rp15,6 triliun dan sisanya 70% atau sekitar Rp86,8 triliun itu berasal dari sumber lain, salah satunya investasi," kata Herry TZ.

Sebagai langkah nyata guna menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70%, pemerintah membuka peluang alternatif pembiayaan dengan keterlibatan badan usaha. 

Dalam hal penyediaan air minum perpipaan, diharapkan bisa mencapai 30% tahun 2024, namun saat ini masih di angka 20,6%.

"Statusnya hari ini masih 20,6%, sedangkan negara-negara lain rata-rata sudah 70%. Penanganan ini harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir," tandasnya.