Program Pompanisasi Kementan Diminta Diimbangi Pendataan Petani

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Petani Indonesia Muhammad Nuruddin menyatakan, program pompanisasi yang saat ini tengah gencar digaungkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) seharusnya diimbangi dengan pendataan Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Dengan demikian, bantuan pompa yang disalurkan ke petani bisa tepat sasaran.

Nuruddin menilai, saat ini banyak petani mandiri dan petani penggarap terpaksa harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memompa lahan sawah mereka. Hal ini karena petani tersebut tidak memperoleh bantuan pompanisasi, padahal mereka dianggap lebih membutuhkan.

“Dulu kan advokasinya berdasarkan CPCL, cek dan ricek supaya para petani yang dapat akses bantuan tepat dari pemerintah. Saya kira itu harusnya didukung dengan CPCL supaya bantuan pemerintah jangan kena petani-petani tuan tanah,” jelas Nuruddin saat dihubungi Validnews, Jumat (10/5).

Baca Juga: Pompanisasi, Jurus Andalan Amran Tingkatkan Produksi Pertanian

Adapun yang dimaksud petani penggarap ialah petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, namun mereka memiliki kemampuan menyewa lahan. Nuruddin menyampaikan, jumlah petani penggarap atau petani mandiri sangat besar di pulau Jawa, namun mereka jarang memperoleh bantuan termasuk pompanisasi. Beberapa di antaranya tersebar di Indramayu, Cirebon yang berjauhan dari akses air Bendungan Jatiluhur, dan sisanya di Ngawi dan Nganjuk.

“Jarang (mendapat bantuan). Karena secara teknorasi administrasi CPCL lama. Harusnya sudah didata sejak 2 bulan kemarin,” ucapnya.

Meski Nuruddin mengakui sedikit petani yang memperoleh bantuan pompa air tersebut untuk mengairi sawah, namun ia memastikan jika petani terutama di kawasan sepanjang pesisir Selatan seperti Ngawi hingga Nganjuk telah memiliki resiliensi pasokan air.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman telah menargetkan area lahan sawah untuk dilakukan percepatan tanam seluas 1 juta hektare (ha) di Jawa dan luar Pulau Jawa, dengan 300 ribu ha di antaranya berada di Jawa Barat. Percepatan tanam ini dikejar melalui bantuan pemerintah dengan penambahan alokasi pupuk subsidi, pemberian bantuan pompa, dan penyediaan alat mesin pertanian.

Baca Juga: Kementan Upayakan Listrik Masuk Sawah Demi Muluskan Pompanisasi

Amran menyatakan jika pompanisasi yang disiapkan pihaknya merupakan antisipasi El Nino panjang, sekaligus memperkuat perekonomian desa.

"Satu pompa bisa melayani 50 sampai 100 hektare. Bayangkan kalau 10.000 pompa bisa melayani 50 hektare saja per pompa, itu artinya bisa 500.000 hektare. Dan kalau 500.000 hektare ini bisa menghasilkan 1,5 juta ton untuk Jawa Barat, itu berarti akan meningkatkan pendapatan petani Rp15 triliun pertahun. Artinya apa? ekonomi bergerak di desa," jelas Amran dalam keterangan resminya, ditulis Jumat (10/5).