PHRI Soroti Dampak OTA Asing Terhadap Pertumbuhan Pariwisata RI

JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyoroti kondisi sektor usaha hospitality di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi hotel dan restoran karena maraknya diskon harga ulah online travel agent (OTA) milik perusahaan asing.

Hal ini menjadi topik diskusi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Tahun 2024 PHRI di Batam, Kamis (22/2). Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, saat ini jumlah OTA naik, tapi sektor akomodasi sendiri belum pulih sejak pandemi covid-19.

"Pembahasan Rakernas PHRI kali ini akan membahas situasi usaha sektor hospitality, serta bagaimana menghadapi tantangan terkini hotel dan restoran di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah terkait meningkatnya jumlah online travel agent (OTA), namun belum terjadi pemulihan sektor akomodasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (22/2).

Hariyadi menjelaskan berdasarkan data BPS sepanjang 2023, okupansi hotel di Indonesia belum dapat meningkatkan keterisian kamar atau average room rate di banyak wilayah. Sama, data PHRI pun menunjukkan angka okupansi 2023 masih di bawah level tahun 2019 atau periode pra-covid.

Dia menyampaikan peningkatan penetrasi pasar OTA di Indonesia diproyeksikan mencapai 45% dan akan menyentuh angka Rp12 miliar total pasar pariwisata pada 2025. Namun, gap antara peningkatan valuasi OTA dan pemasukan hotel di Tanah Air diperkirakan menghambat target tersebut.

"Anomali ini muncul lantaran OTA milik perusahaan asing yang memberikan suntikan modal promosi besar sambil menekan harga hotel-hotel di Indonesia. Dampaknya, pemasukan hotel belum kembali seperti periode sebelum covid-19," terang Hariyadi.

Baca Juga: Ini Tips Jitu Untuk Pesan Kamar Hotel Di Libur Lebaran

Melihat kendala tersebut, Hariyadi mengutarakan Rakernas PHRI hari ini akan mencarikan solusi dan menjawab kekhawatiran kehadiran OTA asing yang terkesan 'bakar uang'. Namun justru memberikan dampak minim untuk sektor pariwisata dalam negeri.

Selain itu, Ketum PHRI menyampaikan pihaknya juga akan meluncurkan platform BookingINA, sebuah platform pemesanan hotel dan restoran secara online khusus untuk agenda kenegaraan. BookingINA dikembangkan untuk menjawab kebutuhan belanja hotel dan restoran oleh kementerian dan lembaga pemerintah.

"Platform ini akan menjadi tempat untuk seluruh kementerian dan lembaga pemerintah dalam memesan hotel dan restoran untuk semua kegiatan yang dikelola pemerintah," tutur Hariyadi.

Ketum PHRI menyatakan BookingINA dapat memberikan manfaat timbal balik untuk pengusaha dan pemerintah. Anggota PHRI yang merupakan pengusaha akomodasi Indonesia dapat memasarkan hotel dan restoran mereka untuk pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Pariwisata Membaik Didorong Tren Digital

Sebaliknya, kementerian dan lembaga pemerintah dapat dengan mudah mencari akomodasi untuk berbagai kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada 2022 Indonesia menyelenggarakan 438 event di 25 kota dengan berbagai tingkatan level pertemuan. Contohnya, perhelatan G20 yang digelar di Bali.

Melalui BookingINA, PHRI melihat peluang agar pemerintah dapat membelanjakan anggaran untuk pengadaan hotel dan restoran melalui platform lokal untuk memesan hotel yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. 

Harapannya, kegiatan-kegiatan itu dapat berdampak langsung untuk ekonomi masyarakat.

"Peluncuran ini diharapkan dapat membantu upaya sektor hotel dan restoran yang ingin bangkit kembali setelah pandemi covid-19 lalu," tutup Hariyadi.