07 Februari 2023
21:00 WIB
JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga akan memperluas area uji coba pembelian elpiji (LPG) subsidi kapasitas 3 kilogram menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Uji coba untuk pendaftaran konsumen LPG 3 kg sudah dilakukan dimana sistem My Pertamina sudah mendapatkan akses database dari P3KE dan tahun ini roadmap direncanakan di Pulau Jawa, Bali, NTB,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso saat RDP dengan Komisi VII di Jakarta, Selasa (7/2).
Ia menyampaikan sistem My Pertamina telah berhasil melakukan pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP konsumen dengan database Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Desil 1-7 yang telah diserahkan Kemenko PMK ke Patra Niaga.
Estimasi data P3KE mencapai 47 juta Kepala Keluarga atau setara 170 juta NIK. Sebelumnya, mekanisme pendaftaran konsumen subsidi LPG tepat sasaran telah dilakukan di 5 kabupaten.
Baca Juga: Ini Lima Pilar Strategi Inisiatif Pertamina Tahun 2023
Selain itu, pada 2023 ini Pertamina juga akan memperluas pengendalian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan aplikasi My Pertamina. Harsono merencanakan uji coba penggunaan QR My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar ke 138 kabupaten/kota.
“Sampai Februari direncanakan ada tambahan sebanyak 138 kabupaten/kota di 12 provinsi termasuk implementasi tahap awal LPG,” kata Harsono.
Berdasarkan uji coba tahap satu pengendalian pembelian BBM Subsidi yang mulai berlangsung sejak Semester 2 2022 dan penerapan secara penuh atau full cycle sejak Desember 2022, Harsono mengatakan ditemukan sejumlah catatan sebagai evaluasi sebelum implementasi di 138 kabupaten/kota.
“Sambil melakukan evaluasi penerapan mekanisme subsidi tepat sasaran, Pertamina juga masih menunggu revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang akan menerapkan kriteria pembeli BBM Pertalite,” tutur dia.
Setor Rp307 Triliun ke Kas Negara
Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara pada tahun 2022 mencapai Rp307 triliun atau naik 83 persen dari tahun 2021 yang berjumlah Rp167 triliun.
“Baik dalam bentuk pajak, PNBP, dalam bentuk MMKBN (Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara). maupun dari dividen, dan juga signature bonus dengan total tahun 2022 adalah Rp307 triliun,” katanya.
Kenaikan tersebut salah satunya didukung oleh harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang melonjak dari US$68 per barel pada 2021 menjadi US$97 per barel.
Nicke juga menjelaskan capaian Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga melebihi target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang semula 40% menjadi 60,6%. Secara angka nilai TKDN mencapai Rp21 triliun dari target semula Rp14,3 triliun.
Baca Juga: Siap-Siap, Pemerintah Akan Terapkan Kuota Harian BBM Bersubsidi
Pencapaian TKDN tersebut akibat adanya penetapan kebijakan dalam bentuk pedoman, tenaga kerja organisasi dan tenaga kerja individu di seluruh Pertamina Group. Kemudian sosialisasi dan pendekatan kepada vendor terkait TKDN serta kerja sama dengan lembaga independen terkait kajian dalam penggunaan produk dalam negeri.
Kemudian untuk 2023, lanjutnya, kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp268 triliun atau turun 13% dibanding 2022. Hal tersebut lantaran terjadinya penurunan pada RKAP 2023 terutama dari sektor hulu migas dengan penurunan asumsi ICP sesuai APBN 2023.
“Di tahun 2023, sebetulnya dari sisi volume ada peningkatan karena di hulu juga ada peningkatan dari MMKBN, namun dikarenakan kita menggunakan ICP US$90 maka secara total Rp270 triliun. Intinya kami akan selalu akan meningkatkan setoran ke negara,” ucapnya.
Sedangkan untuk target TKDN di RKAP 2023 adalah 45% dengan nilai sebesar Rp15,5 triliun. Nicke pun menegaskan bahwa Pertamina akan senantiasa berupaya meningkatkan kontribusi Pertamina terhadap negara.
“Tahun ini tentu tidak akan kalah menarik karena target akan terus kita tingkatkan,” sebutnya.