Perkuat Pengawasan, OJK Luncurkan Aplikasi JDIH OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan aplikasi berbasis website yang diberi nama "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) OJK".

Aplikasi ini dirilis guna memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan OJK yang lebih memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum. 

Melalui JDIH OJK, diharapkan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat umum dapat memanfaatkan aplikasi ini tidak hanya untuk mencari atau mendapatkan ketentuan dan peraturan di OJK, namun juga mendapatkan informasi yang komprehensif.

Informasi tersebut termasuk riwayat keberlakuan peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel, dan yurisprudensi terkait sektor jasa keuangan. 

"JDIH OJK selain didesain sebagai portal dokumen hukum terkait produk peraturan yang diterbitkan OJK, juga sebagai perwujudan transparansi dan edukasi kepada masyarakat umum atas dokumentasi dan informasi hukum terkait sektor jasa keuangan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa dalam keterangan resmi, Rabu (26/7).

Baca Juga: OJK Rilis Aturan Soal Unit Usaha Syariah

Dengan demikian, stakeholder diharapkan dapat lebih mudah mengakses dokumen maupun informasi hukum terkait sektor jasa keuangan melalui aplikasi JDIH OJK.

Aman menuturkan bahwa JDIH OJK dapat diakses melalui alamat https://jdih.ojk.go.id.

Pengguna diklaim dapat semakin mudah dan cepat dalam mengakses dokumentasi maupun informasi hukum karena terdapat fitur-fitur yang bersifat user-friendly, seperti filter pencarian berdasarkan sektor industri, jenis peraturan, maupun judul peraturan. 

Pengguna, sambungnya, juga dapat bereksplorasi pada fitur informasi hukum apabila ingin mengakses artikel hukum, monografi hukum, maupun putusan pengadilan yang terkait dengan sektor jasa keuangan.

"Pengintegrasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum OJK melalui JDIH OJK ini juga merupakan upaya OJK dalam mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi serta lengkap, akurat, mudah dan cepat," jelas Aman.

Hal itu, menurutnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

"Saat ini, JDIH OJK telah terintegrasi dengan website JDIH Nasional melalui laman https://jdihn.go.id/, di bawah pengelolaan BPHN," pungkasnya.