Pemerintah Sudah Salurkan KUR Rp156,84 T Per Juli

JAKARTA - Asisten Deputi Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Kemenko Ekonomi Gunawan Pribadi mengungkap, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai 31 Juli 2025 telah mencapai Rp156,84 triliun.

"Penyaluran KUR periode Januari-31 Juli 2025 telah mencapai Rp156,84 triliun, atau 54,56% dari target tahun 2025 sebesar Rp287,47 triliun yang disalurkan kepada 2,69 juta debitur," ujar Gunawan dalam pernyataan resmi, Jakarta, Rabu (27/8).

Baca Juga: Airlangga: Penyaluran KUR Sampai Juni 2025 Tembus Rp131,84 T

Dirinya mengatakan, pemerintah terus mendukung upaya dalam memperkuat pembiayaan UMKM melalui penyaluran KUR.

Ditegaskan program KUR terus hadir dalam rangka mendukung berbagai program prioritas pemerintah, serta beradaptasi dan berkembang untuk dapat menjawab tantangan yang dihadapi di masa mendatang.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Ekonomi Ferry Irawan menyorot dua instrumen pembiayaan lain yang saat ini menjadi prioritas, yakni Kredit Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

Menurutnya, berbagai penyesuaian pemerintah tuangkan dalam instrumen hukum agar usaha produktif dapat mengakses pembiayaan dengan mudah dan suku bunga yang murah melalui berbagai skema kredit program yang diterbitkan sesuai bidangnya.

Baca Juga: Kredit Alsintan dan KIPK, Jurus Pemerintah Jaga Ekonomi-Lapangan Kerja

Penyesuaian kebijakan juga dilakukan agar pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses pembiayaan dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang lebih sederhana.

"Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," imbuh Deputi Ferry.

Relaksasi Penyaluran KUR
Sementara itu, Gunawan kembali mengungkap, salah satu penyesuaian kebijakan terkait kredit dapat dilihat pada kebijakan KUR, yang menitikberatkan pada pemberian relaksasi dalam penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian dan tebu rakyat. 

Beberapa penyesuaian yang dilakukan di antaranya terkait relaksasi terhadap ketentuan agunan tambahan, histori kredit komersial, pengenaan suku bunga berjenjang, pembatasan akses berulang, dan jangka waktu minimal mempunyai usaha bagi petani tebu rakyat dan debitur KUR khusus sektor pertanian yang bekerja sama dengan offtaker yang bertindak sebagai avalis.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk mendukung sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan dengan plafon pinjaman di atas Rp500 juta-5 miliar untuk setiap pencairan dari sisi penyediaan rumah dan plafon pinjaman di atas Rp10 juta-500 juta untuk sisi permintaan rumah.

"Skema ini diharapkan dapat mendukung program prioritas pemerintah terkait penciptaan tiga juta rumah," imbuhnya.

Baca Juga: Menteri UMKM Janji KUR Perumahan Tak Caplok Plafon Eksisting Rp300 T

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada para pelaku usaha produktif di sektor pertanian dan sektor industri padat karya.

Di sektor pertanian, pemerintah terus mengoptimalisasi penyaluran Kredit Alsintan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian.

"Realisasi penyaluran Kredit Alsintan pada periode yang sama (Juli 2025) telah mencapai Rp24,62 miliar dan disalurkan kepada 34 debitur," kata Gunawan.

Sedangkan di sektor industri padat karya, pemerintah mendorong percepatan penyaluran KIPK agar dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi mesin sehingga dapat meningkatkan produktivitas industri.

"Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan demi menggerakkan roda perekonomian nasional secara lebih merata, menjangkau sektor strategis, serta memperkuat fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," pungkas Gunawan.