Pemerintah Siap Salurkan Bantuan Pangan dan SPHP Rp6,57 triliun Awal Juli 2025

JAKARTA - Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto mengumumkan, penyaluran bantuan pangan (banpang) dan beras Stabilisasi Pasokan dan Stabilisasi Harga (SPHP) dengan total anggaran senilai Rp6,57 triliun baru bisa disalurkan ke masyarakat pada awal Juli 2025. 

Pihaknya mengaku telah siap mendistribusikan program banpang dan SPHP saat ini. Hanya saja, Bapanas baru menerima anggaran beberapa program ini dari Ditjen Anggaran Kemenkeu pada awal Juli nanti.

Indra menyampaikan, saat ini pihaknya tengah menunggu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari DJA Kemenkeu. Sedangkan kesiapan pihaknya terkait data pendukung penerima banpang dan petunjuk teknis (juknis) seluruh distribusi sudah rampung disiapkan.

“Data pendukung dan juknis (banpang dan SPHP) sudah siap semua, dan akan masuk sekitar Rp4,97 triliun untuk bantuan pangan dan Rp1,6 triliun untuk SPHP. Insya Allah informasi terakhir dari DJA, awal Juli sudah masuk, sehingga akan kami bagikan untuk bantuan pangan dan SPHP,” jelasnya dalam Rakor Inflasi Daerah, Jakarta, Senin (23/6).

Baca Juga: Bapanas Pastikan Bantuan Beras Juni-Juli 2025 Ke 18,3 Juta KPM Tepat Sasaran

Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan tahun ini ditetapkan sebanyak 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terverifikasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Alokasi pembagian banpang tersebut nantinya masing-masing penerima akan diberikan 20 kg beras untuk durasi dua bulan yang diberikan sekaligus.

Bantuan pangan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat desil 1 hingga 7. Dari catatan Validnews, preferensi daerah yang didahulukan penyaluran banpang ini adalah Indonesia bagian Timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga sempat mengungkapkan bahwa pelaksanaan bantuan pangan beras ini bisa berdampak positif bagi ekonomi, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi nasional minimal ke posisi 5%, juga bisa menjaga daya beli masyarakat.

Sedangkan untuk penyaluran SPHP, diutamakan penyaluran menuju wilayah Indonesia yang mengalami inflasi beras, seperti Indonesia bagian Timur.

“SPHP kami alokasikan ke daerah-daerah yang memang mendapatkan angka inflasi tinggi, khususnya Indonesia Timur,” terang Indra.

Baca Juga: Beras SPHP Segera Meluncur Akhir Juni, Sasar 17 Kabupaten Di Indonesia Timur

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan, di sisa 2025 ini, baik pemerintah pusat maupun daerah harus bekerja sama untuk menekan inflasi agar bisa lebih baik dari tahun lalu yang mencapai 1,57% (yoy).

Menurutnya, sepanjang tahun berjalan di 2025 ini, inflasi sudah tercatat 1,19% (year-to-date/ytd). Menurutnya, angka  inflasi tersebut harus diwaspadai seluruh regulator di pemerintahan.

“Selama setahun kemarin itu inflasi kita 1,5%, yang terbaik semenjak Indonesia merdeka. Tahun ini sudah terbantu subsidi listrik, subsidi angkutan, hingga ada bulan-bulan yang deflasi. Tapi, Januari hingga Mei ini 1,19% (inflasinya), baru lima bulan. Kalau tidak usaha keras masing-masing daerah dan kementerian, maka tahun ini kita bisa lebih buruk dari tahun lalu,” tegas Tomsi.