Pemerintah memastikan rencana pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan BUMDes. Sebaliknya, keberadaan keduanya akan saling melengkapi.
Menkop Budi Arie Setiadi memastikan rencana pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan BUMDes, Jakarta, Senin (24/3). Dok Kemenkop
JAKARTA - Menkop Budi Arie Setiadi memastikan rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebaliknya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi pelengkap BUMDes untuk mengakselerasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
"Kopdes Merah Putih nantinya akan berjalan beriringan untuk membangun perekonomian di desa agar terus berkembang. Selama ini, masih banyak desa yang belum mengetahui potensinya secara utuh sehingga pengembangan perekonomian di desa tidak dapat maksimal," katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (24/3).
Baca Juga: Andalkan Himbara, Kopdes Merah Putih Bersaing dengan Layanan PinjolBUMDes sebagai lembaga milik desa dan Kopdes sebagai entitas usaha milik masyarakat desa akan bersinergi, untuk bersama-sama menggali potensi desa untuk dijadikan sebagai modal dasar pembangunan.
Budi juga optimistis, kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah tingkat desa dapat memperbesar usaha BUMDes dan Kopdes agar dapat berjalan dengan baik.
Budi berharap, kedua entitas ini dapat bersama-sama berperan meningkatkan perekonomian masyarakat dan memangkas kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di banyak desa.
"Setiap desa itu punya keunikan, yang pasti Kopdes ini tujuannya untuk memangkas rantai kemiskinan ekstrem di desa, memberantas tengkulak atau rentenir dan pinjol yang menyesengsarakan masyarakat di desa," imbuhnya.
Dalam hitungan kasar, apabila dari 80.000 desa terdapat satu Kopdes Merah Putih dengan dana kelolaan hingga Rp5 miliar per Kopdes, maka akan terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar di tingkat desa seluruh Indonesia, bahkan nialinya mencapai Rp400 triliun.
Maka itu, program pembentukan Kopdes Merah Putih diharapkan bisa segera terwujud karena bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
"Maka itu, tugas kita semua adalah menggerakkan kesadaran warga desa untuk berkoperasi, dari atas (pemerintah) sudah ada
political will maka dari bawah (masyarakat) harus ada gairah (berkoperasi)," tambahnya.
Baca Juga: Menkop: Kop Des Merah Putih Akan Ubah Tatanan Sosial dan Ekonomi PedesaanMenkop menginformasikan, pemerintah masih dalam tahap pembahasan lebih mendalam terkait skema pembiayaan dan anggaran untuk mengurus legalitas Kopdes Merah Putih dengan pihak-pihak terkait, seperti Bank Himbara dan Kemenkeu. Petunjuk teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sedang difinalisasi.
"Skema pendanaan sedang didiskusikan pemerintah, besok kami diundang Pak Presiden untuk melakukan rapat terbatas. Nanti akan kami tanyakan soal penyelesaian skema pembiayaan ini," ucapnya.
Dalam rangka mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih, telah disiapkan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) agar Kementerian/Lembaga, Lembaga Non Kementerian, serta pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk berkolaborasi lebih erat.
Kopdes Merah Putih ditargetkan launching pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.