Pemerintah Otw Bikin Satgas Impor, Kadin: Fokus Berantas Impor Ilegal

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ikut sebagai advokasi atau penggagas satuan tugas (satgas) pengawasan barang impor yang ilegal yang akan dibentuk pemerintah RI melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta satgas tersebut fokus untuk memberantas produk-produk yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Namun dia tidak memberikan rincian diskusi mengenai implementasi satgas impor tersebut di lapangan, baik dari segi pengawasan hingga tata cara kerja tim satgas.

"Nanti kalau sudah ada update-nya setelah ini. Insyaallah besok sudah mulai (dibentuk), setelah itu nanti akan ada penjelasan dari satgas itu sendiri. Tapi, utamanya adalah bagaimana memberantas impor ilegal," ujarnya dalam Konpers di Menara Kadin, Jakarta, Senin (15/7).

Menurut Arsjad, pelaku usaha tanah air perlu ikut menggagas pembentukan satgas impor ini karena paling mengerti situasi di lapangan. Ia mengaku para pengusaha juga mengkhawatirkan barang-barang impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, dan merugikan pengusaha.

Ditambah lagi, sambungnya, barang-barang impor ilegal itu masuk tanpa membayar pajak impor ataupun bea masuk. Selain menggerus pendapatan negara, Arsjad menilai hal tersebut juga bisa mematikan daya saing atau competitiveness UMKM dan industri dalam negeri.

Baca Juga: Ekonom Setujui Pembentukan Satgas Impor

Oleh karena itu, Kadin Indonesia menyarankan agar satgas impor yang dibentuk Kemendag fokus untuk memberantas produk ilegal. Ia mengatakan hal ini sejalan dengan aspirasi asosiasi pengusaha lain, seperti Apindo, Hipmi, dan lainnya.

"Satgas impor itu kesepakatannya sudah ada, sekarang lagi on going untuk dibentuk dulu, nanti tata cara kerjanya bagaimana. Tapi, utamanya adalah supaya tidak hanya pemerintah, dunia usaha juga bagian dari itu," tutur Arsjad.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan satgas impor tersebut akan fokus mengawasi lalu lintas perdagangan atas tujuh jenis komoditas.

Itu terdiri dari tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Adapun tujuh komoditas ini juga diberikan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

"Jadi satgas ini dibentuk untuk fokus terhadap pengawasan atau pengendalian tujuh komoditas tersebut," kata Yukki.

Tak Hanya Saat Isu Hangat
Dia juga menyampaikan, Kadin Indonesia meminta pembentukan satgas impor melibatkan kementerian lain, seperti Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan selaku pengawasan lintas border, serta Kemenkop UKM, Kemenperin, dan kepolisian untuk ranah penegakan hukum.

Untuk diketahui, pemerintah tahun lalu juga membentuk satgas serupa, yaitu satgas thrifting, yang bertugas menangani impor pakaian bekas atau thrift. Hanya saja, banyak pihak khawatir sekaligus mempertanyakan performa satgas tersebut. Meski demikian, pemerintah bakal menambah satgas baru lagi, satgas impor.

Menanggapi soal kekhawatiran tersebut, Yukki pun mengeklaim Kadin berkomitmen mengawal pembentukan hingga memantau cara kerja satgas impor yang baru akan dibentuk ini. Jangan sampai, katanya, satgas impor hanya dibentuk dan dijalankan ketika isu impor ilegal sedang hangat di masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga: Kemendag Dan Kadin Akan Bentuk Satgas Impor

"Kita kawal sama-sama, Kadin Indonesia enggak bisa mengawal sendiri, kita kawal sama-sama, jangan cuma pas anget-anget. Tidak ada juga yang bisa memastikan di sini, tapi kita coba sama-sama. Kita nanti di semester depan ketemu lagi, kita bahas kalau ini anget-anget," ucap Yukki.

Terpisah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga menggelar pertemuan dengan awak media siang ini. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan menargetkan pembentukan tim satgas impor bisa selesai dalam 2 hari ke depan.

"Kalau satgas yang mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah terbentuk ya, final draftnya sudah ada, tinggal tunggu persetujuan yang diberikan, kita ratas-kan (rapat terbatas dengan presiden), langsung kita langsung kerja," kata Bara.